Propemperda Jombang 2027 Tetapkan 12 Raperda, Perubahan RTRW Jadi Prioritas Pembahasan

JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Sebanyak 12 rancangan peraturan daerah (Raperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten JOMBANG Tahun 2027. Dari belasan regulasi tersebut, perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu agenda strategis yang mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan arah pembangunan daerah.

Setelah Propemperda ditetapkan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang mulai menyiapkan tahapan pembahasan. Seluruh Raperda nantinya tidak dibahas secara bersamaan, melainkan dijadwalkan berdasarkan tingkat urgensi dan kesiapan materi masing-masing.

Ketua Bapemperda DPRD Jombang Kartiyono mengatakan, pembahasan 12 Raperda tersebut akan dibagi dalam beberapa tahapan atau caturwulan sepanjang 2027. Skema ini diharapkan membuat proses legislasi lebih terarah dan setiap regulasi dapat dibahas sesuai kebutuhan.

BACA JUGA:Sidak Ulang Tower Losari, Komisi A DPRD Jombang Desak Telkom Segera Temui Warga

"Propemperda 2027 sudah ditetapkan. Untuk pembahasannya nanti dibagi per caturwulan dengan melihat urgensi masing-masing Raperda," ujar Kartiyono, Rabu 11 November 2026.

Mini kidi--

Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah Raperda perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041.

Menurut Kartiyono, perubahan RTRW memiliki urgensi tersendiri karena menyangkut penataan ruang wilayah sekaligus menjadi salah satu landasan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Jombang ke depan.

BACA JUGA:Pilkades Serentak 2027 Mulai Dimatangkan, DPRD Jombang Siapkan Pengawasan Ketat

"Misalnya Raperda perubahan RTRW, tentu harus melihat urgensinya. Karena ini berkaitan dengan penataan ruang wilayah dan arah pembangunan Kabupaten Jombang ke depan," jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tata ruang memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor pembangunan dan pemanfaatan wilayah. Karena itu, pembahasan perubahan RTRW perlu dilakukan secara cermat agar regulasi yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan daerah.

Dari total 12 Raperda yang masuk Propemperda 2027, lima merupakan usulan Bupati Jombang, sedangkan tujuh lainnya berasal dari DPRD dan agenda rutin tahunan.

BACA JUGA:Pemkab dan DPRD Jombang Kebut Raperda Tata Kelola Desa, Lebur 4 Aturan Jadi Satu Regulasi

Lima usulan pemerintah daerah meliputi Raperda tentang Desa, perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger menjadi Perseroan Daerah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), perubahan keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, serta perubahan Perda RTRW.

Sumber: