Ia juga meminta pemerintah desa untuk berkoordinasi dengan DLHK serta mencari lokasi alternatif di Tanah Kas Desa (TKD) yang lebih representatif untuk pembangunan TPS baru, agar tidak mengganggu permukiman warga.
Sebagai langkah awal, H. Subandi memerintahkan pembersihan (clean up) lokasi TPS segera dilakukan. Setelah KSP terbentuk, akan dilanjutkan dengan perencanaan menyeluruh terkait kebutuhan lahan, kapasitas pengolahan, hingga estimasi anggaran pembangunan.
Di samping itu, H. Subandi menyoroti masih adanya praktik pembuangan dan pembakaran sampah liar di tengah permukiman warga yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun akan mengevaluasi kemungkinan relokasi TPS yang berada di kawasan permukiman serta memastikan pengelolaan sesuai standar lingkungan. “Kalau ini dibiarkan, tentu akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini yang tidak boleh terjadi,” pungkasnya.
BACA JUGA:Bupati Sidoarjo Laporkan Rahmat Muhajirin ke Polda Jatim Terkait Dugaan Penggelapan Tiga SHM
Melalui langkah-langkah strategis ini, H. Subandi berharap tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, terintegrasi, dan berkelanjutan, guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat Sidoarjo.(kri/jok)