Pemakzulan Tanda Hubungan DPRD dengan Bupati Ambyar

Jember, Memorandum.co.id - Pemakzulan Bupati Jember, dr Faida MMR akibat hubungan politik dan kurang harmonis hingga mengakibatkan komunikasi politik buntu menunjukkan ketidakharmonis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Bupati. Hal itu dinyatakan Pakar Komunikasi Politik Unej Jember, Muhammad Iqbal. Dia mengatakan, HMP oleh DPRD Jember menunjukkan tidak adanya komunikasi politik yang baik antara Bupati dan DPRD Jember. Menurutnya, rentetan panjang ketidakharmonisan antara keduanya membuat kondisi politik semakin memuncak. Menurutnya, terjadinya HMP sudah merupakan puncak komunikasi politik yang buntu. Sementara surat yang dilayangkan Faida kepada DPRD dinilainya sebagai bagian dari pembelaan karena ada gelombang politik. “Eksistensi bupati di mata DPRD yang notabene juga representasi rakyat sudah tidak ada. Tentu ini ada latar belakang yang panjang,” paparnya. Iqbal menyebut, buntunya komunikasi politik antara bupati dan DPRD sudah bukan lagi menjadi rahasia. Menurutnya, ketiadaan komunikasi yang baik dalam hal pembangunan sampai kepada pengelolaan keuangan antara kedua lembaga membuat puncak sehingga HMP dilakukan. “Partai politik bersatu membangun frekuensi agar bupati bisa dipagari untuk tidak menggunakan anggaran fasilitas negara seenaknya,” tuturnya. Dia juga menyebut hal ini juga merupakan pembatasan oleh DPRD karena bupati juga mencalonkan pilkada 2020. Namun demikian, dirinya cukup menyayangkan karena proses pemakzulan dinilainya sedikit terlambat yakni sudah bercampur dengan nuansa politik karena dilakukan saat tahapan pilkada sudah berlangsung. (edy)