Surabaya kerap dipuji sebagai kota dengan tata kelola maju dan inovatif.
Berbagai terobosan pelayanan publik dan digitalisasi menjadi bukti keseriusan pemerintah kota dalam membangun wajah metropolitan modern.
Namun di balik capaian itu, muncul pertanyaan mendasar, apakah pembangunan sudah merata hingga ke wilayah pinggiran?
Mini Kidi Wipes.--
Ketimpangan antara pusat kota dan kawasan perifer masih menjadi tantangan.
Wilayah pusat berkembang pesat dengan infrastruktur dan layanan yang relatif baik, sementara sejumlah kawasan pinggiran masih menghadapi persoalan klasik seperti akses jalan, drainase, hingga kualitas lingkungan.
Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya telah mencoba menjawab persoalan ini melalui penugasan aparatur sipil negara (ASN) berbasis rukun warga (RW).
BACA JUGA:Kota Hidup di Siang Hari tapi Sendiri saat Malam
Kebijakan ini memungkinkan deteksi masalah lebih cepat di tingkat akar rumput, namun pendekatan tersebut belum tentu cukup untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat struktural, seperti keterbatasan akses ekonomi dan kepadatan permukiman.
Distribusi pembangunan fisik juga masih menjadi sorotan, karena ketimpangan infrastruktur bukan hanya soal estetika kota, tetapi berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Risiko banjir, sanitasi buruk, hingga keterbatasan fasilitas umum masih dirasakan di beberapa wilayah pinggiran.
Gempur Rokok Ilegal -----
Di sisi lain, digitalisasi layanan publik yang menjadi andalan Surabaya juga menghadapi tantangan inklusivitas.
Tidak semua warga memiliki akses atau kemampuan memanfaatkan layanan berbasis aplikasi, tanpa pendampingan yang memadai, transformasi digital berpotensi memperlebar kesenjangan.
Surabaya memiliki modal kuat untuk memperbaiki kondisi ini, mulai dari pengalaman inovasi hingga kepemimpinan yang responsif.