SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Meski dipastikan mendapat suntikan anggaran dari Pemprov Jawa Timur, Perseroda Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur senilai Rp300 miliar. Namun mendapat sorotan tajam Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Jawa Timur.
Mini Kidi Wipes.--
Abdullah Abu Bakar, anggota Fraksi PAN menyampaikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Jamkrida Jawa Timur.
“ Fraksi PAN mengapresiasi langkah penyertaan modal tersebut, namun tetap meminta penjelasan komprehensif terkait aspek kinerja dan tata kelola,” tandas Abdullah Abu Bakar.
BACA JUGA:Fraksi PKB DPRD Jatim Ancam Tolak Suntikan Modal Rp300 Miliar untuk PT Jamkrida
Fraksi PAN menyoroti arah kebijakan penjaminan kredit yang dilakukan Jamkrida. Hingga Juni 2025, PT Jamkrida disebut telah menjamin lebih dari 122.750 UMKM dengan nilai penjaminan Rp10,11 triliun.
"Dengan konteks data dimana bahwa hingga Juni 2025, PT. Jamkrida telah menjamin lebih dari 122.750 UMKM dengan nilai penjaminan Rp10,11 triliun, apakah hal ini menunjukkan bahwa Jamkrida memang memberikan prioritas dan ingin mengembangkan dan berdampak pada UMKM Jawa Timur," ujarnya.
Fraksi PAN meminta penjelasan lebih rinci mengenai distribusi penjaminan berdasarkan jenis kredit. Sebab, dalam laman resmi Jamkrida Jatim, terdapat 14 jenis produk penjaminan. "Sehingga sudah selayaknya kita semua mendapat penjelasan bagaimana volume penjaminan berdasarkan jenis kredit," lanjut Abdullah.
BACA JUGA:Pemprov Jatim Suntik Rp300 Miliar ke PT Perseroda Jamkrida
Berdasarkan data dimiliki Fraksi PAN, Abdullah mengatakan bahwa penjaminan kredit multiguna disebut menempati volume terbesar dibandingkan kredit mikro kecil. Bahkan, dari waktu ke waktu, volumenya meningkat tajam, jauh di bawah volume penjaminan untuk Mikro Kecil.
"Multiguna pada 2025 volumenya adalah 13.723 Juta sedangkan Mikro kecil volume penjaminan hanya 2,809 juta," tuturnya.
Menurut Fraksi PAN, kredit multiguna umumnya diperuntukkan bagi pegawai berpenghasilan tetap untuk kebutuhan konsumtif. "Dengan data yang demikian nyata, lalu apakah rencana penyertaan modal Rp300 miliar benar akan digunakan untuk prioritas menjamin UMKM Jawa Timur. Sayangnya histori data volume penjaminan kredit oleh Jamkrida selama ini, nyatanya memberi porsi besar menjamin kredit multiguna yang berkarakter konsumtif," katanya.
BACA JUGA:Fraksi PKS DPRD Jatim Minta PT Jamkrida Perkuat Sektor UMKM
Fraksi PAN menilai data dalam naskah akademik masih perlu diperdalam, termasuk terkait rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional).
"Data-data yang disajikan baik berkaitan dengan kinerja keuangan, cakupan dan jumlah penjaminan serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah, merupakan hal yang dapat kita pertimbangkan apakah penyediaan Rp300 Miliar sebagai penyertaan modal layak untuk dilakukan," tegasnya.