Menuju ultah ke-8 memorandum.co.id
HJKS Banner
SFF 20266

Komisi E DPRD Jatim Sebut Program Perlindungan Sosial Tekan Kemiskinan Ekstrem

Komisi E DPRD Jatim Sebut Program Perlindungan Sosial Tekan Kemiskinan Ekstrem

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas.--

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi keberhasilan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang mencapai 0,29 persen pada 2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,85 persen.

Menurut Puguh Wiji Pamungkas, penurunan kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa intervensi pemerintah berjalan cukup efektif dalam melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.

"Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang tinggal 0,29 persen tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan program-program pemerintah dalam melindungi kelompok masyarakat paling rentan berjalan dengan baik," ujarnya, Kamis 11 Juni 2026.

BACA JUGA:Imigrasi Jatim Bongkar Akal Licik WN Cina, Pakai Visa Investasi tetapi Jadi Pengajar Ilegal


Mini Kidi Wipes.--

Legislator PKS itu menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera, dan berbagai subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat dinilai turut memperkuat efektivitas upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

"Program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Keluarga Sejahtera, dan subsidi pangan terbukti menjadi pengungkit penting dalam menekan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi lintas sektor juga membuat program-program tersebut lebih efektif menjangkau masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Puguh Wiji Pamungkas menambahkan bahwa capaian tersebut membuktikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mulai diarahkan secara lebih inklusif.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengejar capaian statistik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, ia mengingatkan agar keberhasilan menekan kemiskinan ekstrem tidak membuat pemerintah lengah terhadap persoalan kemiskinan secara umum yang masih relatif tinggi.

Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 masih berada di angka 9,30 persen.

Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen. Meski demikian, menurutnya penurunan tersebut masih tergolong tipis.

"Capaian kemiskinan ekstrem sangat baik, tetapi kita juga harus melihat bahwa kemiskinan secara umum masih berada di angka 9,30 persen. Ini berarti masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan," tegasnya.

Selain itu, Puguh Wiji Pamungkas menyoroti kondisi kelompok kelas menengah yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi cukup berat.

Meningkatnya biaya hidup, inflasi, dan ketidakstabilan pekerjaan terutama di sektor informal dinilai berpotensi menggerus daya beli masyarakat.

Menurutnya, tanpa kebijakan yang tepat, kelompok kelas menengah dapat mengalami stagnasi bahkan berisiko turun kembali ke kategori masyarakat miskin.

"Kelas menengah saat ini menghadapi tantangan serius. Inflasi, tingginya biaya hidup, dan ketidakpastian pekerjaan membuat daya beli mereka tertekan. Jangan sampai kelompok yang selama ini menjadi penopang ekonomi justru turun kelas karena tidak mendapatkan perhatian yang memadai," ujarnya.

BACA JUGA:HIV/AIDS Jatim Tertinggi di Indonesia, Didominasi Usia Produktif


Gempur Rokok Illegal--

Ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pengurangan kemiskinan ekstrem, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara menyeluruh melalui kebijakan yang mendorong produktivitas dan peningkatan pendapatan.

Puguh Wiji Pamungkas menilai penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan usaha, serta peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan ke depan agar masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup.

"Ke depan perlu ada transformasi ekonomi yang inklusif. Penguatan UMKM, akses pembiayaan yang lebih luas, serta pendidikan berkualitas harus terus diperkuat agar bukan hanya kemiskinan ekstrem yang turun, tetapi masyarakat miskin secara umum juga bisa naik kelas dan kelompok menengah memiliki ketahanan finansial yang lebih kokoh," pungkasnya.

Ia berharap capaian penurunan kemiskinan ekstrem yang telah diraih Jawa Timur dapat menjadi pijakan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. (day)

Sumber:

Berita Terkait