SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur melayangkan kritik keras terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyuntikkan tambahan modal sebesar Rp300 miliar kepada PT Jamkrida Jatim, Senin 23 Februari 2026.
Juru bicara Fraksi PKB, Ibnu Alfandy Yusuf, dalam rapat paripurna menyatakan bahwa fraksinya memiliki alasan kuat untuk menolak penambahan modal tersebut karena dibangun di atas asumsi yang dinilai rapuh.
BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Jatim Apresiasi Kinerja Khofifah–Emil Setahun Pimpin Jawa Timur
Mini Kidi Wipes.--
PKB menyoroti adanya pertentangan antara misi sosial PT Jamkrida sebagai agen pembangunan bagi UMKM yang belum bankable dengan ambisi komersial yang dibebankan, seperti target internal rate of return (IRR) sebesar 24,70 persen dan kewajiban setoran dividen minimal 55 persen untuk PAD.
"Kondisi ini menimbulkan risiko pergeseran misi dari pelayanan publik menuju semata-mata orientasi laba. Fraksi PKB mengingatkan bahwa tekanan untuk mengejar dividen berpotensi mendorong praktik cherry-picking, di mana Jamkrida dikhawatirkan hanya berfokus pada UMKM yang sudah mapan dan meninggalkan UMKM kecil yang berisiko tinggi," kata Ibnu Alfandy.
BACA JUGA:Fraksi PDI-P DPRD Jatim Buka Posko Pengaduan Dampak Penonaktifan BPJS PBI JK
Selain itu, Fraksi PKB menyoroti profil risiko perusahaan yang dinilai mengkhawatirkan dengan gearing ratio mencapai 35,76 kali. Bahkan dengan tambahan modal Rp 300 miliar, rasio tersebut diproyeksikan masih berada di angka 27,36 kali, jauh melampaui batas kewajaran lembaga penjamin yang sehat yakni di kisaran 7 hingga 12,5 kali.
Fraksi PKB juga mempertanyakan realisme target menjangkau 1 juta UMKM dengan pertumbuhan kredit 30–35 persen per tahun, yang dinilai jauh melampaui tren nasional di kisaran 10–12 persen.
Gempur Rokok Illegal--
"Data Bank Indonesia dan OJK menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM secara nasional berada pada kisaran 10–12 persen. Kami mempertanyakan, apakah realistis mengasumsikan Jawa Timur tumbuh hingga tiga kali lipat dari tren nasional?" heran Ibnu Alfandy.
Ia menegaskan, dalam kondisi PAD Jawa Timur yang kurang sehat, setiap investasi daerah harus tunduk pada disiplin fiskal yang ketat. Fraksi PKB menilai Pemprov Jatim belum memberikan justifikasi kuat mengapa penyertaan modal ini dianggap sebagai instrumen kebijakan paling efektif dibandingkan alternatif lain seperti subsidi bunga langsung.(day)