Jawa Timur kerap dibanggakan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional.
Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berada di papan atas, dengan struktur ekonomi yang ditopang industri pengolahan, perdagangan, dan tentu saja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Mini Kidi Wipes.--
Namun di tengah arus digitalisasi yang kian deras, muncul pertanyaan mendasar, apakah seluruh UMKM di Jawa Timur benar-benar ikut berlari, atau justru sebagian tertinggal di tikungan perubahan?
UMKM menyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Timur, dari sentra batik di Madura, kerajinan kulit di Magetan, makanan olahan di Malang, hingga produk kreatif anak muda Surabaya, semuanya menjadi denyut nadi ekonomi lokal.
BACA JUGA:Menjaga Paru-Paru Kota
Tetapi ketika pola konsumsi masyarakat bergeser ke platform digital dan marketplace, tidak semua pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan cepat.
Digitalisasi bukan sekadar membuka toko di marketplace, transformasi ini menuntut literasi digital, kemampuan pengemasan produk, pemahaman algoritma, manajemen stok berbasis aplikasi, hingga strategi promosi di media sosial.
Di sinilah jurang mulai terlihat, UMKM yang dikelola generasi muda relatif adaptif dan agresif memanfaatkan TikTok Shop, Instagram, maupun marketplace besar.
BACA JUGA:Sampah Pantai dan Teguran Keras Presiden
Sementara pelaku UMKM konvensional, terutama yang berusia lanjut, masih bertumpu pada pola distribusi lama.
Program pelatihan digital dari pemerintah daerah memang telah berjalan, Pemprov Jatim maupun pemerintah kota/kabupaten aktif menggelar pelatihan onboarding marketplace.
Namun pelatihan singkat tanpa pendampingan berkelanjutan kerap hanya menghasilkan akun toko yang “hidup segan, mati tak mau”.
Gempur Rokok Illegal--
Digitalisasi berhenti sebagai formalitas administrasi, bukan transformasi nyata.
Persoalan lain adalah persaingan harga. Ketika UMKM lokal masuk marketplace, mereka tidak hanya bersaing dengan produk dalam negeri, tetapi juga produk impor berharga sangat murah.
Tanpa diferensiasi dan branding kuat, produk lokal mudah tergerus, di sinilah pentingnya membangun ekosistem, bukan sekadar pelatihan teknis.
BACA JUGA:Tindak Tegas Curanmor: Perlu, Tapi Jangan Berhenti di Represif
Surabaya sebagai barometer ekonomi Jawa Timur memiliki modal kuat menjadi pusat akselerasi UMKM digital.
Infrastruktur internet relatif baik, komunitas kreatif tumbuh, dan akses perbankan lebih terbuka.
Tantangannya adalah memastikan kabupaten/kota lain tidak tertinggal.
BACA JUGA:Desa Dipaksa Kreatif atau Bertahan?
Ketimpangan digital antara wilayah perkotaan dan pinggiran berpotensi memperlebar jurang ekonomi baru.
UMKM tidak bisa lagi dipandang sekadar bantalan ekonomi saat krisis.
Di era digital, UMKM harus menjadi pemain utama dalam rantai pasok modern.
Karena itu, pendekatan kebijakan perlu bergeser dari sekadar membantu bertahan menjadi mendorong naik kelas.
BACA JUGA:Rakyat Jangan Lupa Menagih
Pendampingan berkelanjutan, integrasi dengan sistem pembayaran digital, kemudahan akses pembiayaan berbasis data transaksi daring, hingga perlindungan terhadap serbuan produk murah impor harus menjadi agenda serius.
Jika tidak, digitalisasi hanya akan menguntungkan segelintir pelaku usaha yang sudah siap, sementara mayoritas lainnya berjalan di tempat.
Pertanyaannya kini sederhana, apakah kita ingin UMKM Jawa Timur sekadar bertahan, atau benar-benar tumbuh dan berdaulat di ruang digital?