“RDKK itu sistemnya dinamis dan terus kami perbarui sesuai mekanisme kementerian. Jika ada temuan ketidaksesuaian di lapangan, tentu kami siap mengevaluasi,” jelas Khosim.
Namun, saat dikonfirmasi mengenai urgensi anggaran influencer yang dipersoalkan dewan, Khosim enggan berkomentar banyak. “Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara detail pos anggaran tersebut,” tutupnya singkat. (*/adv)