MALANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,8 persen pada 2026 melalui pelatihan wirausaha dan sosialisasi aplikasi SIAPkerja, Rabu 4 Februari 2026.
BACA JUGA:Manfaatkan DBHCHT, Disnaker Kabupaten Malang Gelar Pelatihan Digital Marketing
Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang pada 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat sebesar 5,13 persen dari total angkatan kerja sebanyak 1,53 juta jiwa, kemudian menurun menjadi 5 persen pada tahun yang sama.
Mini Kidi--
“Kami berusaha pada tahun 2026 ini juga mengalami penurunan, target kami bisa turun di angka 4,8 persen,” ujar Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang, Tri Darmawan.
BACA JUGA:Pemkab Malang Genjot Pengentasan Angka Kemiskinan Ekstrem
Menurutnya, angka TPT sebesar 5 persen tersebut dihitung dari jumlah angkatan kerja 1,53 juta jiwa, sehingga masih terdapat sekitar 80 ribu jiwa yang menganggur, dengan dominasi lulusan SMP serta SMA atau SMK sederajat.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang pada 2026 menargetkan penurunan TPT melalui berbagai langkah, di antaranya pelatihan kewirausahaan agar masyarakat tidak bergantung pada perusahaan.
BACA JUGA:Pemkab Malang Terima Penghargaan Innovative Government Award 2025 di Akhir Tahun
Pelatihan yang direncanakan antara lain pengolahan makanan, seperti pembuatan abon dan sambal, sebagaimana telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
“Sehingga ke depannya mereka tidak perlu bekerja ikut orang, justru bisa membuka kesempatan kerja,” kata Tri Darmawan.
Sementara itu, Disnaker juga akan mensosialisasikan aplikasi SIAPkerja yang memuat informasi lowongan pekerjaan dalam dan luar negeri ke sekolah-sekolah di Kabupaten Malang agar lulusan memiliki gambaran arah kerja.
Namun, upaya sosialisasi tersebut menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, mengingat jumlah sekolah setingkat SMA sederajat di Kabupaten Malang hampir mencapai 300 lembaga.
BACA JUGA:Bupati Malang Mutasi 186 Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemkab