Masih ingatkah rakyat pada janji-janji yang diucapkan para calon legislatif dan calon kepala daerah di masa kampanye?
Janji yang kala itu terdengar meyakinkan, disampaikan dengan penuh optimisme, bahkan dibalut jargon perubahan, dan kini setelah hiruk-pikuk pemilu mereda, saatnya pertanyaan sederhana diajukan, sejauh mana janji itu diwujudkan?
Mini Kidi--
Di Jawa Timur, seperti juga di banyak daerah lain, janji politik datang bertubi-tubi, mulai dari perbaikan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga reformasi pelayanan publik.
Namun seiring berjalannya waktu, tak sedikit janji tersebut menguap, tergerus rutinitas birokrasi, atau terjebak dalam kompromi politik elite.
BACA JUGA:Lonjakan Nataru Bukan Kejutan, Ketidaksiapan Kita yang Mengejutkan
Masyarakat sering kali ditempatkan sebagai penonton pasif setelah pencoblosan, padahal demokrasi tidak berhenti di bilik suara.
Justru setelah pemilu, peran publik menjadi semakin krusial, rakyat memiliki hak, bahkan kewajiban, untuk mengawasi, mengingatkan, dan menagih komitmen para pemegang mandat.
Tanpa tekanan publik yang konsisten, janji politik berisiko berubah menjadi sekadar arsip kampanye.
BACA JUGA:Jangan Menunggu Bencana Baru Bergerak
Persoalan mendasarnya bukan kekurangan program, melainkan lemahnya akuntabilitas.
Banyak pejabat terpilih menyampaikan visi besar, tetapi minim mekanisme pelaporan yang transparan dan mudah dipahami masyarakat.
Laporan kinerja kerap dibungkus bahasa teknokratis yang jauh dari realitas kehidupan warga.
Akibatnya, publik kesulitan menilai apakah janji benar-benar dijalankan atau sekadar diganti narasi keberhasilan seremonial.
BACA JUGA:Prostitusi Tidak Pernah Mati