Gubernur Siap Jawab Warning Jokowi 2 Minggu Turunkan Covid-19

Surabaya, memorandum.co.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menekan angka penularan Covid-19 di Jawa Timur. "Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini (Covid-19-red). Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya," ungkap Khofifah seusai rapat koordinasi bersama Presiden Joko Widodo di Gedung Negara Grahadi. Khofifah menerangkan, selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar epidemiologi juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan. Seperti diketahui, dalam kunjungan ke Posko Gugus Tugas Provinsi Jatim, Presiden Jokowi memberi waktu dua minggu bagi Pemprov Jatim untuk menurunkan laju penularan Covid-19. "Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," ungkapnya. Dalam arahannya, Presiden Jokowi juga memberikan sejumlah instruksi lainnya terkait penanganan tersebut. Pertama ialah mengenai tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan yang harus terus dilakukan dengan ketat. Lebih lanjut Khofifah membeberkan fakta bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan menurut survei IKA FKM UNAIR masih kurang maksimal. Inilah yang menurut pakar merupakan salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jatim. Berdasarkan temuan survei tersebut didapati fakta bahwa masih banyak pasar tradisional dan tempat cangkrukan yang sebagian besar belum menggunakan masker dan belum menjaga jarak yg aman. Khofifah mengungkapkan, menuntaskan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan Covid-19 ini bisa diputus. "Termasuk di level pemerintahan itu sendiri. Dari pusat, hingga ke level Provinsi dan berlanjut ke Kabupaten/Kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri," tegasnya. "Selain itu, butuh dukungan yang kuat pula dari semua elemen masyarakat. Mulai dari forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan juga media. Intinya tidak bisa sendiri-sendiri," tambahnya. (yok)