Pendataan berkala ini bertujuan menyisir dan mendeteksi penghuni yang secara ekonomi sudah dianggap mampu atau sudah tidak lagi masuk kategori miskin, termasuk mereka yang terbukti melanggar aturan, termasuk praktik ilegal jual beli atau serah terima unit secara sepihak.
Pendataan ini juga menjadi upaya untuk memastikan unit-unit rusun dapat segera dialihkan kepada warga yang berada di daftar tunggu prioritas, yaitu keluarga miskin.
Adinda menambahkan, sistem pendaftaran saat ini juga sudah terintegrasi melalui portal E-rusun, di mana warga dapat mengakses formulir pendaftaran, permohonan, hingga panduan penggunaan sistem tersebut.
Dengan sistem prioritas keluarga miskin dan pengawasan ketat, DPRKPP Kota Surabaya berharap dapat mengurangi backlog antrean. "Mengoptimalkan fungsi rusun sebagai hunian vertikal bagi warga yang benar-benar membutuhkan, " pungkasnya. (alf)