SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Gerakan massa yang sempat memanas pada 25 Agustus 2025 menjadi latar belakang digelarnya diskusi publik bertajuk Dari Jalanan ke Meja Kebijakan: Mencari Titik Temu di Antara Tuntutan Rakyat dan Fragmentasi Politik Indonesia, Kamis 30 Oktober 2025.
Acara yang diselenggarakan Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur ini menjadi ajang penting untuk membangun kembali jembatan komunikasi antara politisi dan masyarakat, khususnya mahasiswa.
Mini Kidi--
Diskusi yang digelar di Gedung Cak Durasim tersebut dihadiri sekitar 190 peserta dari kalangan mahasiswa. Momen ini menandai langkah awal perbaikan politik di Jatim dengan kehadiran perwakilan dari lima partai politik besar, yakni Demokrat, Gerindra, PKS, PSI, dan Golkar.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPM-MP Jatim, A Sholeh, menyebut titik puncak forum tersebut adalah penandatanganan petisi berisi enam komitmen bersama.
BACA JUGA:Manfaatkan Medsos, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bangun Jembatan Akuntabilitas Politik
Secara simbolis, penandatanganan ini juga menjadi desakan untuk pembebasan aktivis yang ditahan pascaaksi 25 Agustus.
“Kami menandatangani petisi untuk membebaskan para aktivis yang sampai hari ini belum jelas statusnya. Kami ingin ruang demokrasi yang terbuka, tanpa kriminalisasi terhadap suara rakyat,” tegas Sholeh.
Ia berharap forum ini menjadi ruang refleksi bersama agar tidak terjadi lagi sumbatan komunikasi yang memicu ketegangan antara rakyat dan pemangku kebijakan.
BACA JUGA:Demokrat Jatim Matangkan Pendidikan Politik Hadapi Pemilu 2029
Menanggapi gejolak yang terjadi, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Golkar, Arif Fathoni, secara jujur menyebut gelombang protes Agustus lalu sebagai bulan kemarahan rakyat terhadap partai politik.
Menurutnya, teguran keras dari publik ini harus dijawab dengan pembenahan internal yang serius.
“Gerakan kemarahan rakyat itu alarm bagi kita semua untuk berbenah. Golkar menjadikan kantor partai sebagai rumah aspirasi rakyat,” ujar Fathoni.
BACA JUGA:Pengamat Politik: Demo Anarkis Ditunggangi Invisible Hand, Bukan Lagi Ekspresi Demokrasi
Ia menambahkan, seluruh kader Golkar telah diinstruksikan untuk tidak menjaga jarak dari rakyat, melainkan memperkuat kedekatan sosial-politik di daerah masing-masing sebagai upaya nyata menanggapi kritik publik.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, Sri Wahyuni, menilai kemarahan publik wajar terjadi sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku politik yang menyimpang.
“Kami jadikan momen itu sebagai introspeksi. Partai Demokrat membuka ruang aspirasi seluas-luasnya dan berusaha mendekatkan diri dengan rakyat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Hidayat. Ia menekankan bahwa demonstrasi besar di akhir Agustus adalah suara hati rakyat yang perlu didengarkan.
“Itu bukan sekadar ekspresi politik, tapi kegelisahan panjang akibat ketimpangan sosial. Kami di Gerindra menanggapinya dengan evaluasi dan pembenahan internal,” tandasnya.