Ego Sektoral dan Kekacauan Data Tracing Covid-19

Surabaya, memorandum.co.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengembalikan data pasien covid-19 yang tak sinkron ke Pemprov Jatim. Sebab, setelah ditracing sesuai domisilinya, ternyata tidak ditemukan. "Hampir setiap hari selalu ada yang seperti itu. Jadi, data yang dikembalikan ke provinsi itu merupakan sisa data yang berhasil ditracing atau data yang tidak ditemukan di Surabaya,” beber Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Surabaya, Rince Pangalila di Balai Kota Surabaya. Rince juga menjelaskan alur data rekap positif Covid-19 itu dimulai dari laboratorium yang dikirimkan ke Balitbang dan Dinkes Provinsi Jatim. Selanjutnya, disebarkan ke Dinkes kabupaten/kota dan dilanjutkan ke Puskesmas-Puskesmas untuk melakukan tracing sesuai wilayah masing-masing. “Hasil tracing dari teman-teman Puskesmas itu dimasukkan ke aplikasi kita (Dinkes Surabaya) dan ternyata banyak yang tidak ditemukan. Ada yang sudah pindah domisili, ada yang tidak sesuai dengan KTP dan sebagainya, sehingga pasti ada sisa data yang belum final, dan inilah yang dikirim lagi ke Pemprov,” tegasnya. Ia mencontohkan, pada tanggal 14 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 180 kasus konfirmasi, namun setelah dicek di lapangan hanya ada 80 orang. Kemudian, pada tanggal 15 Juni 2020, data konfirmasi yang diterima 280 orang, dan setelah dicek hanya 100. Lalu pada tanggal 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Surabaya dan setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang. Di samping itu, ada pula data luar daerah Surabaya yang masuk dalam data Surabaya. Kadang ada warga KTP luar Surabaya tapi menulis alamat domisili di Surabaya. Ia juga memastikan bahwa petugas tracingnya juga berkali-kali menemukan alamat palsu yang tertera di data itu. Karena setelah dilacak tidak ada pasien di alamat tersebut. "Kalau begini langsung dimasukkan ke data yang tersisa itu tadi dan dikirim lagi ke provinsi," katanya. Temuan data tidak sesuai di lapangan ini hampir dialami semua daerah, karena ada beberapa pasien itu tidak jujur menerangkan alamatnya saat tes lab. Apalagi, tidak semua lab yang ada di Surabaya menerima data detail alamat pasien, termasuk yang tes mandiri. Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M. Fikser mengatakan, setelah data pasien confirm itu fix terkonfimasi, Pemkot Surabaya melakukan serangkaian penanganan mitigasi. Seperti wilayah tempat tinggal pasien dilakukan penyemprotan disinfektan, rapid test dan swab massal, dan jika positif langsung dirawat di rumah sakit jika menunjukkan gejala, lalu diletakkan di Asrama Haji jika tidak menunjukkan gejala. Bahkan, mereka itu diberikan permakanan. “Jika memang diperlukan, kami juga melakukan blokir gang yang dikoordinasikan dengan tingkat RW. Hal ini untuk menyelamatkan yang lain supaya tidak ikut tertular," tegas dia. Sementara itu, Pembina Pengurus Daerah Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur yang sekaligus Ketua IKA FKM Unair, Estiningtyas Nugraheni mengatakan, pandemi ini merupakan masalah bersama dan harus dihadapi bersama-sama pula. Karena pengumpulan data itu ada di beberapa titik, maka sangat memungkinkan muncul perbedaan. “Makanya, karena ini masalah bersama, harus disinkronkan bersama-sama, dan apabila ada yang tidak selaras, harus diselaraskan bersama-sama pula,” pungkasnya. (udi)