MADIUN, MEMORANDUM.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersiap menghadapi tahun anggaran 2026 dengan kebijakan efisiensi besar-besaran.
Langkah tersebut diambil setelah pemerintah pusat memangkas dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) senilai sekitar Rp206 miliar.
Mini Kidi--
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memastikan kebijakan ini bukan berarti mengorbankan program utama. Seusai upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Desa Dimong, pada Senin 13 Oktober 2025, Bupati yang akrab disapa Mas Hari menegaskan fokus utama tetap pada program prioritas sesuai arah pembangunan Provinsi Jawa Timur.
“Kami akan menjaga pemerataan anggaran antar sektor agar tidak menumpuk di satu bidang. Kolaborasi dengan Pemprov Jatim menjadi kunci dalam situasi efisiensi ini,” ujar Bupati Hari Wuryanto.
BACA JUGA:Imbauan Pemkab Madiun: ASN Tak Boleh Pakai Seragam dan Kendaraan Dinas
Pengurangan dana transfer memaksa Pemkab Madiun menyusun strategi fiskal yang lebih kreatif. Mas Hari menekankan bahwa setiap rupiah dari APBD harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkab Madiun menjamin sejumlah program vital tetap berjalan. Program tersebut antara lain ketahanan pangan, layanan kesehatan gratis, serta program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Efisiensi bukan berarti pemotongan manfaat, melainkan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran. Yang dibutuhkan sekarang adalah perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
BACA JUGA:Kursi Empuk Pimpinan OPD Pemkab Madiun Kosong, Seleksi Pejabat Dibuka
Bupati Madiun juga melihat kondisi ini sebagai momentum memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong inovasi tata kelola keuangan daerah.
Ia mengakui dampak efisiensi mungkin terasa pada sektor infrastruktur desa, namun tetap optimistis hasilnya akan bisa dirasakan masyarakat.
“Dampaknya mungkin terasa di sektor infrastruktur desa, tapi dengan pengelolaan yang baik hasilnya tetap bisa dirasakan masyarakat,” tutupnya.