Dana TKD 2026 Disunat, Pemkab Gresik Pastikan Pelayanan Publik Tak Terganggu

Jumat 10-10-2025,12:48 WIB
Reporter : Achmad Willy Alva Reza
Editor : Fatkhul Aziz

GRESIK, MEMORANDUM.CO.ID - Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) di 2026 memicu kekhawatiran di banyak wilayah, termasuk Kabupaten Gresik. Rencana pemerintah pusat menyunat dana dari APBN itu dikhawatirkan membuat pembangunan di daerah melambat. 

Di Gresik, pemangkasan TKD diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar. Banyak kalangan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (pemkab) merampingkan postur belanja dan memprioritaskan sektor yang menyangkut pelayanan publik.

BACA JUGA:Gencarkan Transformasi Digital Pajak Daerah, Pemkab Gresik Maksimalkan Aplikasi SILOPINTER


Mini Kidi--

Menanggapi kekhawatiran itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menuturkan, pelayanan publik tak akan terganggu oleh pemangkasan tersebut. Belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik akan tetap menjadi prioritas utama pihaknya. 

Meski begitu, dirinya masih berharap agar pemerintah pusat mengevaluasi kembali kebijakan fiskal Kementerian Keuangan tersebut. Namun, jika pemangkasan TKD tetap berjalan, Pemkab Gresik akan merasionalisasi belanja daerah. 

BACA JUGA:Pemkab Gresik Pindahkan Utilitas Kabel Udara yang Semrawut ke Bawah Tanah Demi Keamanan dan Estetika Kota

“Pemkab Gresik sudah ada persiapan, yakni merasionalisasi kembali belanja. Belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat itu menjadi poin utama" ujar Yani, Jumat 10 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, belanja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat itu seperti infrastruktur dan kesehatan. Termasuk target pemerataan akses layanan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) akan tetap dikawal pihaknya.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur tersebut akan dilakukan dengan lebih selektif, dengan menimbang berdasarkan manfaat. 

BACA JUGA:Dorong Ketahanan Energi, Pemkab Gresik Teken MoU dengan Ditjen Migas

“Infrastruktur akan kami evaluasi mana yang benar-benar bisa mengungkit ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Sebaliknya, belanja-belanja yang tak terlalu mendesak akan dievaluasi kembali sebagai langkah efisiensi. Termasuk kegiatan bersifat umum dan seremonial berpotensi besar akan dihilangkan di tahun depan. 

“Kami pastikan pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat tidak akan terhenti,” janjinya.

BACA JUGA:Masyarakat Antusias, Pemkab Gresik Lanjutkan Program Diskon BPHTB

Kategori :