MALANG, MEMORANDUM.CO.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jumat 3 Oktober 2025.
Kunjungannya dilakukan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan pembangunan Kantor Kecamatan Ngajum yang tengah berlangsung.
Mini Kidi--
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan pelayanan publik.
BACA JUGA:KMN Albakor 01 Hilang Kontak Diduga Alami Kecelakaan Laut
Rombongan dipimpin oleh Dr Tantri Bararoh SE MAk selaku Ketua Komisi III, didampingi M Rizqi Irvansyah sebagai Wakil Ketua Komisi III, serta H Hadi Mustofa selaku anggota Komisi III.
Kedatangan mereka disambut oleh Camat Ngajum dan jajaran, serta didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Malang bersama pelaksana teknis dari pihak kontraktor.
Tantri Bararoh menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang harus terlaksana sesuai perencanaan.
BACA JUGA:Dua Ahli Waris Pekerja PR Pakis Mas Tuntut Hak Keperburuhan
“Kami dari legislatif sebagai pengawas kegiatan pembangunan harus memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik,” terangnya, Sabtu 4 Oktober 2025.
Tantri menjelaskan, dalam kunjungan tersebut pihaknya melakukan peninjauan menyeluruh terhadap progres pembangunan fisik, serta mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan proyek dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
“Tidak hanya melihat, tapi juga melakukan beberapa pertanyaan terhadap pelaksana kegiatan. Apakah ada kendala saat pelaksanaan, sehingga nantinya bisa sesuai dengan target dan besaran anggaran,” jelas Tantri.
BACA JUGA:Penuhi Air Bersih dan Pemerataan Pembangunan, TMMD 126 Garap Desa Lebakharjo
Politisi PDIP ini menambahkan, pihaknya juga menggali informasi terkait kendala teknis yang dihadapi di lapangan.
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta tetap mengutamakan kualitas konstruksi sebagai prasyarat utama bagi penyediaan layanan publik yang optimal.