BOJONEGORO, MEMORANDUM.CO.ID - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro melakukan audiensi dengan Bupati Bojonegoro, Wahono, dan Ketua DPRD Bojonegoro, Umar, sebagai bentuk respon terhadap maraknya aksi unjuk rasa besar-besaran yang belakangan ini terjadi di berbagai daerah Indonesia.
Aksi-aksi tersebut dinilai kerap menimbulkan kerusakan hingga memakan korban jiwa, sehingga HMI Bojonegoro memilih menyampaikan aspirasi melalui jalur dialog damai.
BACA JUGA:Perketat Pengamanan Wilayah, Kodim 0813 Bojonegoro Gelar Apel Siaga Luar Biasa
Mini Kidi--
Dalam pertemuan tersebut, Ketua HMI Cabang Bojonegoro, Rony Sugiarto, menyampaikan empat poin utama aspirasi yang mewakili keresahan mahasiswa dan masyarakat:
1. DPR wajib memangkas tunjangan dan fasilitasnya sebagai wujud tanggung jawab etika moral di tengah penderitaan rakyat.
2. DPR harus menekan Presiden agar segera mencopot Kapolri yang dianggap memberi instruksi represif terhadap massa demonstrasi.
3. DPR harus memastikan kasus penabrak ojol diusut tuntas tanpa tebang pilih, demi menjaga kepercayaan rakyat pada hukum.
4. Bupati Bojonegoro diminta menyuarakan sikap resmi daerah kepada pemerintah pusat, menolak segala bentuk kekerasan aparat terhadap rakyat, serta berkomitmen untuk selalu mendampingi dan mengayomi masyarakat Bojonegoro.
BACA JUGA:Bupati Bojonegoro Tekankan Sinergi untuk Ciptakan Suasana Kondusif
Bupati Bojonegoro, Wahono, bersama Ketua DPRD Umar, menerima dengan baik aspirasi tersebut dan menyatakan siap menyampaikannya ke pemerintah pusat. Sebagai bentuk komitmen, kedua pihak bersama HMI Bojonegoro menandatangani nota kesepakatan yang menjadi simbol dukungan terhadap penyampaian aspirasi secara damai.
Dalam sambutannya, Bupati Wahono menegaskan pentingnya jalur audiensi dibandingkan aksi turun ke jalan. Ia mengingatkan bahwa unjuk rasa di jalan sering kali dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga berpotensi menimbulkan kericuhan.
“Penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan melalui audiensi yang damai. Jika aksi dilakukan di jalan, pasti ada oknum-oknum yang menumpang, sehingga rawan menimbulkan keributan,”tuturnya.
BACA JUGA:Forkopimda Bojonegoro Gandeng MUI bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Serukan Indonesia Damai
Dengan adanya nota kesepakatan ini, diharapkan suara mahasiswa dan masyarakat Bojonegoro dapat tersampaikan dengan elegan tanpa harus menimbulkan gesekan di lapangan. (top)