MADIUN, MEMORANDUM.CO.ID –Dua organisasi mahasiswa di Madiun, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas PGRI Madiun (Unipma) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Madiun, memutuskan untuk menunda audiensi dengan DPRD Kabupaten Madiun. Penundaan ini dilakukan setelah mencuatnya isu aksi solidaritas atas insiden yang menewaskan seorang pengemudi ojek daring di Jakarta, yang dikhawatirkan dapat memicu ketegangan.
Mini Kidi--
Ketua GMNI Cabang Madiun, Nikolaus Leontin Ama Betan, menegaskan penundaan ini bertujuan untuk menjaga suasana tetap kondusif di tengah masyarakat yang menghangat. “Kami menunda audiensi hingga situasi benar-benar memungkinkan,” ujarnya, Senin, 1 September 2025.
Sementara itu, Ketua Komisariat PMII Unipma, Tatag Galih Cahyoko, menambahkan bahwa penundaan juga bertujuan agar pembahasan isu beasiswa mahasiswa dan transparansi APBD Kabupaten Madiun dapat berjalan lebih komprehensif dan objektif.
BACA JUGA:Batalyon 501/BY Madiun Siap Pasang Badan, Hadapi Tantangan Terkini di Lapangan
Tatag juga meluruskan kesalahpahaman yang beredar terkait undangan audiensi yang sempat dikira sebagai ajakan demonstrasi. Ia menjelaskan bahwa surat yang beredar adalah undangan untuk liputan media, bukan seruan aksi.
Sebelumnya, PMII dan GMNI telah bertemu dengan DPRD pada 27 Agustus, namun hanya ditemui oleh Sekretaris Dewan. Rencananya, pertemuan lanjutan akan dihadiri oleh Ketua DPRD dan delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Meski demikian, potensi kericuhan akibat isu solidaritas membuat kedua organisasi sepakat untuk menunda agenda tersebut.
PMII dan GMNI berkomitmen untuk tetap menyuarakan aspirasi mahasiswa secara damai dan bertanggung jawab. “Ini bentuk komitmen mahasiswa untuk menjaga keterbukaan dan dialog sehat demi kepentingan bersama,” pungkas Tatag.