DPRD Sidoarjo Awasi Penggunaan Dana Covid-19

Sidoarjo, Memorandum.co.id - Anggota Panitia Kerja DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso memastikan lembaga legislatif tetap akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten. “Secara aturan kami memang dilemahkan dalam proses perencanaan penggunaan anggarannya karena semuanya menjadi kewenangan mutlak eksekutif. Tapi kami tetap punya kewenangan untuk mengawasi penggunaannya,” ujarnya saat ditemui di ruang Komisi C DPRD Sidoarjo, Jumat (5/6). Sampai saat ini pihaknya baru sampai pada tahap pengawasan penggunaan anggaran Rp 114 Miliar yang diminta Pemkab Sidoarjo sebelum penerapan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 lalu. “Untuk penggunaan dana berikutnya masih belum sempat kami cermati karena terkendala masa reses yang kemudian disusul dengan libur lebaran. Insyaallah pekan depan Panja akan agendakan rapat koordinasi dengan gugus tugas,” imbuh legislator asal PAN tersebut. Menurutnya, hingga kini masih cukup banyak hal-hal yang belum berjalan optimal terkait eksekusi yang dilakukan oleh pihak eksekutif terhadap regulasi yang dibuat. Ia menyebut, regulasi dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo belum sepenuhnya sesuai dengan piranti hukum di atasnya, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim yang berhulu di Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Kelemahan-kelemahan itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab gagalnya program PSBB jilid 1 dan jilid 2 yang akibatnya harus membuahkan PSBB jilid 3. Salah satunya adalah soal pengawasan melekat yang harus digarap Satpol PP terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. “Padahal untuk itu sudah dikucurkan anggaran yang besarannya hingga Rp 4 miliar lebih. Kalau saja konsep ini bisa dijalankan dengan baik, mungkin Pemkab tak perlu kebingungan mencari tempat isolasi,” tambah wakil rakyat yang dikenal cukup vokal dalam mengkritisi kebijakan daerah itu. Belum lagi soal bantuan sosial (bansos) yang menurutnya masih belum sepenuhnya tetap sasaran sehingga perlu pola penanganan yang lebih cermat baik dari Dinas Sosial maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan terkait tindakan kuratif, menurutnya memang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. “Tapi menurut saya, Dinas Kesehatan sudah berupaya maksimal. Hanya saja mereka memang terkendala oleh sarana dan prasarana medis seperti tenaga dan alat kesehatan,” imbuh Bangun. Untuk itu pihaknya akan coba membantu mencari alternatif-alternatif solusi yang bisa diambil agar upaya membendung penyebarluasan virus corona di kota delta bisa dituntaskan secepat mungkin.(lud/jok)