Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI mejelaskan peran pengawasan DPR dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana desa.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim menjelaskan gambaran umum dana desa. Dijelaskan pula terkait pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana desa, serta hasil pemeriksaan di wilayah Jawa Timur. (rez)