Khofifah: Daerah dengan IPM Terendah Perlu Diintervensi

SURABAYA - Sepuluh daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Jatim perlu diintervensi. Sebagai contohnya, ada di Kabupaten Sampang. Dengan intervensi tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan lebih baik. “Biasanya IPM rendah, kemiskinannya tinggi. Ada kabupaten yang secara lokal bukan daerah yang kesejahteraannya rendah. Tetapi ada di desa atau kecamatan tertentu. Maka kalau tidak dilakukan bersama-sama (dikeroyok), seluruh program intervensinya harus secara komprehensif di titik yang sama,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 di Ballroom Hotel Bumi Surabaya, Senin (11/3). Ia menjelaskan, salah satu langkah yang bisa dilakukan yaitu melakukan pemetaan secara detail menjadi hal yang penting. Dengan pemetaan tersebut bisa menjadikan intervensinya lebih signifikan, lebih masif, lebih sistemik dan lebih permanen. “Jadi solutif sekali langkah ini. Ini semua akan berseiring dengan yang sedang diprioritaskan di Jatim seperti meningkatkan IPM Jatim, menurunkan kemiskinan di Jatim, dan menurunkan gini ratio di Jatim,” kata orang nomor satu di Jatim. Lebih lanjut disampaikannya, dengan pemetaan itu seolah-olah menjadi GPS kita. Seluruh pihak yang melakukan intervensi akan memiliki referensi terhadap titik-titik yang ditangani secara detail. Karena itu, Gubernur Khofifah berharap signifikansi itu akan semakin terukur per tahunnya, nanti pada akhir periode RPJMD bisa menurunkan kemiskinan, menaikkan IPM. (yok/tyo)