NGAWI, MEMORANDUM.CO.ID - Kondisi paradoks melanda Kabupaten Ngawi. Meskipun stok beras di gudang Bulog melimpah ruah, mencapai 38.700 ton, harga beras di pasaran tetap tinggi dan tak terkendali. Ironisnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi mengaku tak berdaya melakukan intervensi karena semua kebijakan ada di tangan pemerintah pusat.
"Sebenarnya kami sudah berkirim surat ke Bapanas (Badan Pangan Nasional) untuk intervensi harga beras saat ini, terutama beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)," ungkap Dwi Rahayu Puspitaningrum, Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Ngawi, Jumat 20 Juni 2025.
BACA JUGA:Pembelian Beras Bulog di Ngawi Dibatasi
Mini Kidi--
Ia menambahkan, meski kebutuhan beras Ngawi hanya sekitar 9.000 kilogram per bulan, penyaluran beras SPHP belum ada perintah resmi dari pusat. DKPP hanya bisa menunggu kemungkinan beras bantuan pangan dan SPHP akan dikeluarkan pada akhir Juni ini.
Wakil Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Ika Yunata Teja Kusuma, mengamini situasi ini. Dengan total stok 38.700 ton di gudang Geneng dan Keniten, Bulog hanya bisa pasrah menanti instruksi Bapanas. "Stok beras di Ngawi sekitar 38.700 ton ini tinggal menunggu perintah dari Bapanas untuk penyalurannya," tegas Ika.
BACA JUGA:Dukung Swasembada Pangan, DKPP Ngawi Tambah Luas Tanam 4.000 Hektare Lebih
Bulog tidak bisa serta-merta mengeluarkan beras, bahkan atas permintaan pemerintah provinsi atau daerah sekalipun, tanpa lampu hijau dari Bapanas. "Yang jelas kita menunggu perintah dari Bapanas untuk penyaluran beras yang ada di gudang Bulog," pungkasnya. (aris/dik).