Kosgoro 1957 Desak Pemerintah Terbuka Soal Covid -19

Surabaya, Memorandum.co.id - Kemampuan recovery ekonomi yang dilakukan pemerintah selama pandemi covid-19 memiliki batas. Untuk itu, Kosgoro Jawa Timur mendorong pemerintah lebih terbuka soal penanganan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah Kota/Kabupaten. Ketua PDK Kosgoro 1957 Jatim, Yusuf Husni menjelaskan, penanganan covid -19 sampai saat ini dinilai belum berdampak optimal pada penurunan pendemi corona. Justru penerapan PSBB memunculkan dampak kurang baik bagi para pelaku ekonomi khususnya UMKM. Yusuf Husni menyebut, pemerintah kurang terbuka soal kondisi penanganan Covid serta kemampuan keuangan. Harusnya, lanjut mantan anggota DPRD Jatim 2004-2009 ini, pemerintah menyampaikan ke masyarakat berapa kemampuan anggaran untuk mencukupi kebutuhan hidup. "Kalau tidak mampu ya jangan malu sampaikan saja, tidak perlu ditutupi seakan-akan mampu,” urai Yusuf Husni saat melakukan pembagian masker dan sembako kepada masyarakat umum di wilayah Kota Surabaya. Penanganan covid ini bisa dilakukan secara gotong royong. Di mana yang mampu bisa membantu yang kurang mampu. “Saya yakin budaya gotong royong akan tumbuh kalau pemerintah terbuka,” jelasnya. Apalagi kondisi riil di masyarakat yang banyak terjadi adalah munculnya orang miskin baru. Di mana orang miskin baru ini adalah mereka yang selama ini hidup dinamis dan aktif. Seperti para pelaku UMKM mulai dari warung makan, cafe, penjahit, travel, percetakan dan sejenisnya. “Mereka diminta tutup selama PSBB tapi kebutuhan mereka tidak dicukupi,” sebutnya. Sementara pemerintah hanya memberikan bantuan kepada mereka yang terdata sebagai warga miskin. Tapi untuk orang miskin baru, khususnya yang kehilangan mata pencaharian sejak pemerihtah menerapkan sejumlah kebijakan pendemi covid ini, tidak mendapat perhatian. “Pelaku UMKM harus diperhatikan, mereka mampu lebih cepat melakukan recovery ekonomi pasca pendemi covid berakhir,” cetus Yusuf Husni. Ditambahkan Yusuf, pemerintah bersama rakyat perlu disiplin dalam menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat. Seperti menggunakan masker dan jaga jarak selama PSBB. Sayangnya kebijakan itu tidak diikuti dengan tindakan. Seperti mewajibkan masyarakat pakai masker, tapi maskernya tidak disediakan. Mewajibkan masyarakat diam di rumah tapi kebutuhan hidupnya tidak dipenuhi. "Pemerintah harus konsekuen dengan keputusannya,” pinta Yusuf. Pembagian masker dan sembako kepada masyarakat umum dilakukan Kosgoro 1957 di Pasar Kedungsari, dan warga serta gojek online di ruas Jalan Taman Apsari. “Masyarakat berebut hanya untuk bisa punya masker, semoga dengan kegiatan ini memicu yang lain untuk saling membantu satu sama lain,” pungkas politisi senior Partai Golkar ini. (day)