SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Suasana peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Jatim diwarnai apresiasi dari para pekerja terhadap Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
BACA JUGA:Gubernur Khofifah Umumkan 10 Ribu Pelatihan dan Beasiswa untuk Anak Buruh di Peringatan May Day 2025
Mewakili massa buruh yang hadir, Jazuli yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jatim menyatakan penghargaan atas respons cepat Gubernur terhadap aspirasi mereka.
Mini Kidi--
Salah satu poin utama yang disepakati adalah desakan bersama kepada Presiden dan DPR RI untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus utama desakan ini adalah penghapusan klaster ketenagakerjaan dari UU tersebut.
Selain isu regulasi nasional, Jazuli juga mengangkat permasalahan spesifik yang dihadapi buruh perempuan, khususnya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.
BACA JUGA:Pemprov dan Buruh Jatim Warnai Peringatan May Day 2025 di Surabaya, Berikut 17 Poin Komitmen Bersama
"Ibu gubernur sepakat merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar mereka (para buruh perempuan kepala keluarga) dibebaskan dari pajak penghasilan," jelas Jazuli.
Lebih lanjut, para buruh juga meminta komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan akses terhadap kebutuhan dasar.
BACA JUGA:Ribuan Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah Bersatu Dalam May Day
"Makanya beliau akan memperjuangkan perumahan layak dan itu bisa dinikmati oleh kaum buruh di Jatim," ujar Jazuli.
Tak hanya perumahan, perluasan akses transportasi publik yang merata juga menjadi tuntutan.
BACA JUGA:May Day 2025 di Gresik Berlangsung Kondusif, Kapolres dan Bupati Apresiasi
"Kita juga minta kepada beliau berdua, Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, agar Trans Jatim itu merata di 38 kabupaten/kota di Jatim," tegasnya.
Jazuli turut mengingatkan rekam jejak Khofifah yang pro-buruh, menyebutnya sebagai satu-satunya gubernur yang sejak 2019 telah mengimplementasikan kuota khusus sebesar 5 persen bagi anak buruh untuk masuk SMA/SMK negeri, sebuah kebijakan yang kini direncanakan untuk ditingkatkan.