Sukadar menyebutkan bahwa BPN belum sepenuhnya siap memberikan keterangan teknis mengenai lokasi dan status lahan yang disengketakan. Pihaknya masih menunggu data valid dari BPN untuk menghindari asumsi.
"Apakah benar yang disampaikan oleh pemohon tadi? Atau hanya salah nomor penerbitannya? Salah mungkin obyek yang disampaikan tadi? bisa jadi kayak gitu," ujar Sukadar, seraya menambahkan bahwa perlu ada uji data faktual pada pertemuan selanjutnya.
Komisi C DPRD Surabaya berkomitmen untuk terus mengawal proses ini demi mencari titik terang dan meredakan keresahan warga. Perlu diketahui juga kasus ini sendiri telah memasuki ranah hukum.
"Yang pasti kita ingin tahu penelusuran kita terhadap penerbitan (SHGB). Apakah benar satu obyek itu terbit dua surat? Itu aja," pungkasnya. (mg2/alf)