Pendataan Tak Maksimalkan Smart City, Diskominfo Diharap Aktif

Batu, memorandum.co.id - Solusi dari rancunya validasi pendataan di Kota Batu dan membuat gejolak pada penerimaan JPS (jaring pengaman sosial) Kota Batu sebenarnya bisa teratasi oleh smart city yang leading sector-nya Diskominfo Kota Batu. Ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batu Didik Machmud, Rabu (6/5). “Seharusnya smart city itu bisa jadi solusi dalam pendataan. Dibuatkan aplikasi untuk mengakses data masyarakat yang ada secara up to date karena berbasis elektronik,” katanya. Ia menilai jika ini dilakukan sejak awal maka bisa meminimalisir gejolak masyarakat Kota Batu dari perasaan ketidakadilan saat JPS tahap pertama. Lebih jauh, pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua komisi C ini menerangkan bahwa kinerja Diskominfo Kota Batu hingga saat ini belum maksimal dalam menggunakan teknologi smart city. Padahal, setiap tahunnya selalu mendapatkan kucuran dana sebesar ratusan juta terlebih pembuatan smart city sendiri pada beberapa tahun lalu juga dianggarkan sebesar Rp 10 M. Ia menganggap Kota Batu bisa menggunakan sistem dari KPU yang menggerakkan PSM (pekerja sosial masyarakat) dan jika memang membutuhkan operasional maka dapat dibicarakan dengan Satgas Pencegahan Covid-19 Kota Batu. “Dikucurkan dana itu agar kinerja bisa meningkat. Tapi kalau seperti ini tentu kami pertanyakan kinerjanya,” terangnya. Terlebih ia juga mengetahui bahwa Dinas Sosial Kota Batu melakukan proses pendataan dengan cara manual. Terpisah, Kepala Diskominfo Kota Batu Moch Agoes Machmoedi mengatakan, pendataan memang merupakan persoalan penting dalam perencanaan dan kebijakan di suatu daerah. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini pihaknya sedang membuat aplikasi untuk membuat setiap SKPD mengentry data masyarakat di Kota Batu. “Hal ini mengacu dalam Perpres no 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Permasalahan data bukan hanya di Kota Batu namun juga menjadi masalah di daerah lainnya,” ujarnya seraya mengatakan telah banyak mendapatkan data dari kesra, dinsos, bapedda, dispertan, dindik, dan dinkes untuk persiapan aplikasi tersebut. Agoes menjelaskan aplikasi yang dikerjakan tengah menjadi pilot project karena kebutuhan data di Pemkot Batu menjadi prioritas utama. “Hanya saja kendala kami yakni Diskominfo hanya memiliki dua progammer yang tengah melakukan project plan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kami akan tetap berusaha melangkah kedepannya,” urainya. (arl/ari/tyo)