SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kinerja ekonomi nasional, termasuk Jawa Timur sejak awal tahun belum menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan. Momen mendekati puasa dan lebaran Idulfitri yang biasanya menjadi mengungkit terbesar juga tidak begitu berdampak positif.
BACA JUGA:Kadin Jatim Komitmen Tingkatkan Digitalisasi UMKM
Untuk itu, pemerintah harus mampu kembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.
--
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Bidang Hubungan Antar Lembaga Fitradjaja Purnama melihat dari terjadinya deflasi sebesar 0,03 persen (yoy) di Jatim pada Februari 2025. Sementara secara nasional, deflasi mencapai 0,09 persen (yoy). Ini merupakan yang pertama kali terjadi sejak deflasi tahunan terakhir yang tercatat pada Maret 2000.
BACA JUGA:Kadin Jatim Upgrade Keahlian Tim Vokasi
Menyikapi hal tersebut, Fitradjaja mengatakan meskipun pemerintah menargetkan 2045 pertumbuhan ekonomi bakal tembus 8 persen, tetapi arah kebijakan yang mengarah kepada target tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen belum terlihat jelas.
“Hal ini perlu diperjelas peta jalannya, baik secara ekonomi maupun politik. Untuk itu pemerintah harus benar-benar berusaha membangun kepercayaan publik dengan memperbaiki situasi politik dan ekonomi,” kata Firtadjaja di Surabaya, Jumat, 7 Maret 2025.
Tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah harus dibangun melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan, termasuk menindak tegas berbagai jenis korupsi yang tengah menjadi perbincangan hangat serta memberikan solusi yang tepat agar tidak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Efisiensi yang dilakukan juga harus dijelaskan secara gamblang sehingga tidak menimbulkan keraguan masyarakat.
BACA JUGA:Kadin Jatim Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Segera Stabilkan Ekonomi
Karena nilai efisiensi anggaran APBN yang dilakukan pemerintah sebenarnya tidak sebesar nilai rupiah dari sektor swasta yang berputar di masyarakat.
Menurutnya, dampak belanja pemerintah terhadap perputaran ekonomi Indonesia mungkin hanya 3-5 kali lipat saja. Ia kemudian memberikan contoh, jika belanja pemerintah mencapai Rp 3.000 triliun, maka perputaran terbesar mungkin hanya sekitar Rp 15 ribu triliun.
BACA JUGA:Kadin Jatim Minta Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
“Di luar itu, sebenarnya ada perputaran uang yang nilainya bisa jauh lebih besar. Tetapi perputaran uang ini tidak bisa terlepas dari kebijakan pemerintah yang mempengaruhinya. Karena sebetulnya swasta memiliki daya tahan 20 kali lipat dari Rp 3.000 triliun. Sehingga kita tidak harus tergantung pada pemerintah. Tetapi orang yang saat ini memiliki uang tidak mudah untuk berinvetasi karena didasari hilangnya kepercayaan yang ada,” ujarnya.