PASURUAN, MEMORANDUM.CO.ID - Program pemerintah berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) belum digelar di wilayah Pasuruan Raya. Namun, program ini rupanya rawan disusupi oknum yang mengatasnamakan program pemerintah.
Buktinya, di Pasuruan sebanyak lima orang berhasil diamankan oleh pihak TNI dari Kodim 0819/Pasuruan. Mereka diduga melakukan penipuan berkedok sosialisasi program MBG.
BACA JUGA:Selama 2024, Polres Pasuruan Terima 150 Laporan Kasus Penipuan Online
Mini Kidi--
Peristiwa ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat terkait kegiatan sosialisasi yang mencurigakan di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.
Para pelaku yang mengaku sebagai perwakilan dari pemerintah pusat ini mengadakan pertemuan dengan puluhan pelaku usaha katering. Bahkan lima kawanan ini meminta sejumlah uang sebagai syarat untuk mendapatkan tender program MBG.
"Mereka tidak dapat menunjukkan identitas resmi sebagai perwakilan pemerintah," ujar Dimas, perwakilan dari Kodim 0819/Pasuruan pada Jumat 31 Januari 2025.
BACA JUGA:Satreskrim Polres Pasuruan Kota Segera Panggil Terlapor Penipuan Investasi Skincare
Para pelaku yang mengatasnamakan perusahaan Halal Bergizi (Halberk) ini menawarkan kemitraan tanpa adanya syarat resmi. Seperti izin usaha katering atau standar gizi yang harus dipenuhi.
Lebih mengejutkan lagi, mereka meminta uang kepada para peserta sosialisasi dengan nominal yang cukup besar. Mulai dari Rp 600 ribu hingga Rp 1,4 juta.
"Uang itu diminta untuk kebutuhan yang tidak jelas," tambah Dimas.
BACA JUGA:Kasdim Tinjau Rutilahu Kodim Pasuruan Bersama Tim Waslakgiat Kodam V/Brawijaya
Setelah dilakukan interogasi, para pelaku dibawa ke Makodim 0819/Pasuruan. Kasus ini selanjutnya dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
"Saat ini kami masih dalam proses penyelidikan," ungkap Aipda Junaidi, Plt Kasi Humas Polres Pasuruan Kota. Jumat 31 Januari 2025.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan janji-janji manis dan selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak yang menawarkan kerjasama atau peluang bisnis. Apalagi sampai mengatasnamakan program pemerintah.(Hari Mujianto/Muh Hidayat)