Dewan Desak Subsidi Ongkos Angkut Suplai Pangan

Surabaya, memorandum.co.id -Mengantisipasi kekurangan pangan selama dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo diperlukan komitmen bersama seluruh stakeholder. Salah satunya subsidi ongkos angkut distribusi pangan. Hal ini dilakukan agar kebutuhan sembako tidak melonjak. Sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pangan. Anggota Komisi B (ekonomi) DPRD Jawa Timur Erma Susanti mengatakan, stok pangan selama tiga bulan kedepan relatif aman. Karena sebagaian besar wilayah Jatim panen raya. "Saya kira akan aman," kata dia. Erma Susanti mengingatkan gubernur Jatim dan kepala daerah untuk benar-benar menyiapkan strategi yang memang didasarkan pada data yang riil. Sehingga kebijakan mampu melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk menopang sektor perekonomian, seperti halnya sektor UKM dan PKL maksimal dilaksakan. Karena UKM dan PKL jumlahnya cukup banyak dan menjadi penyangga perekonomian perkotaan, akan terlindungi secara aman. Disampaikan politisi PDI Perjuangan ini, pekerja sektor formal dan informal yang terkena PHK tapi juga harus mendapatkan perhatian. "Karena mereka tidak bisa mudik. Sementara kebutuhan hidup terus berjalan,” ujar Erma. Dengan perhatian berbasis data, diharapkan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan tidak terjadi permasalahan sosial. Lebih penting lagi adalah menjaga stabilitas pangan, distribusi bahan pokok, dan kebutuhan pangan lainnya. Saat ini petani maupun peternak di daerah-daerah yang menjadi pensuplai sembako dan kebutuhan pangan tidak boleh mengalami kesulitan dalam mendistribusikan hasil produksinya. Karena saat ini banyaknya angkutan yang berhenti beroperasi. "Untuk itu subsidi angkut juga diberikan, sehingga distribusi kebutuhan pokok bisa tersalurkan," tandas dia. (day/tyo)