Data Amburadul, Bansos Pemkab Sidoarjo Ciptakan Konflik Horizontal di Desa

Foto: Ketua Karang Taruna Sidoarjo, Memorandum.co.id - Silang sengkarut data penerima bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako yang disalurkan Pemkab Sidoarjo terkait wabah Covid-19 menimbulkan konflik horizontal di tingkat desa. Pernyataan itu disampaikan Ketua Karang Taruna Kabupaten Sidoarjo, Imam Syafi’i. “Sekarang ini sedang ramai soal bansos itu. Para pengurus RT dan RW jadi sasaran pertanyaan warga yang tidak kebagian sedangkan mereka sama sekali tak dilibatkan dalam proses awalnya,” ujarnya, Senin (27/04). Sumber konflik itu tentu saja adalah pembagian bansos senilai Rp 150 ribu itu yang tidak tepat sasaran. Pasalnya basis data Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijadikan acuan Pemkab dalam penyaluran sembako gratis itu sangat tidak akurat dan tidak up to date alias ketinggalan jaman. “Banyak nama dalam daftar PKH itu yang sejak awal memang sudah berkecukupan, tapi mereka tetap menerima bansos. Sedangkan yang benar-benar miskin dan termiskinkan oleh karena Covid 19 justru tidak kebagian,” sebut Imam. Kalimat senada juga disampaikan PJ Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono, Sigit Pratikno. Menurutnya pihaknya sangat kebingungan dalam menangani paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula dan mie instan kiriman dari pemkab Sidoarjo tersebut. Pasalnya data penerima yang diterimanya saat ini justru berbeda dengan data yang ia kirimkan sebelumnya. Daftar nama penerima bansos yang diterimanya sekarang masih berdasarkan data lama sebelum direvisi pihak desa yang kemudian ditandatangani bersama oleh PJ Kades, Babinsa dan Babinkamtibmas. “Ya sudah kami bagikan apa adanya saja sesuai data. Tapi kami nggak berani mengirim ke alamat penerima. Biar mereka mengambil sendiri-sendiri di balai desa,” ujar Sigit yang dihubungi melalui WA-nya. Katanya lagi, sekarang ini pihaknya dipusingkan dengan orang-orang yang sebelumnya terlanjur didata, tetapi tidak masuk daftar penerima. “Untuk sementara ada sekitar 20 orang. Ini masih mungkin bertambah kalau sampai ada warga yang protes karena merasa berhak namun tidak kebagian,” keluhnya. Karena itu Sigit berusaha mengkomunikasikan masalah ini dengan pihak kecamatan dan Polsek Sukodono untuk mendapatkan solusinya. “Sementara yang respon baru Pak Kapolsek. Beliau berjanji akan membantu mencarikan solusinya,” pungkasnya. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi dari pihak terkait. Sekretaris Dinas Sosial, Misbakhul Munir dan Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang dihubungi melalui WA-nya belum memberikan respon.(lud/jok/gus)