JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i, menemui Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Pertemuan membicarakan upaya memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya rencana penambahan petugas haji dari unsur TNI.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Dengan melibatkan lebih banyak personil TNI yang memiliki keterampilan khusus dalam mitigasi kondisi rawan di saat puncak haji di Armuzna, jemaah akan semakin dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang,” ungkap Romo dikutip dari Kemenag RI, Rabu 12 Desember 2024.
BACA JUGA:Kapolres Gresik Dampingi KASAD Resmikan Program Pipanisasi TNI Manunggal Air di Bawean
Wamenag menegaskan bahwa pada pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya, jumlah personil TNI dialokasikan kurang dari 100 orang. Untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, akan ditambah dua kali lipatnya.
“Saya telah meminta Direktur Bina Haji untuk mengalokasikan kuota petugas haji bagi personil TNI minimal dua kali lipat dari kuota tahun sebelumnya. Jumlah pastinya nanti Kementerian Agama RI akan bersurat secara resmi kepada pimpinan TNI,” tambah Wamenag.
BACA JUGA:Penanaman Padi Program Unggulan Kasad, Jadi Sasaran Tambahan TMMD 121
Selaku Kasad, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi dan menyambut baik rencana Kementerian Agama. Menurut Kasad, langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
“Berapapun personil TNI yang dibutuhkan, kami siap sepenuhnya. Ini merupakan langkah penting untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efektif sebagai komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam meningkatkan perlindungan terhadap jemaah haji,” terang Kasad.
BACA JUGA:Pencak Silat Polda Jatim Sabet Juara Umum 2 Piala Kasad 2 2024
Pertemuan antara Kemenag dan Kasad untuk mempererat sinergi antara Kementerian Agama dan TNI dalam berbagai aspek, khususnya di bidang penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional yang membutuhkan peran serta dari lintas Kementerian/Lembaga.