FPKB Desak Perbaikan Pendataan Warga Terdampak Corona

Surabaya, Memorandum.co.id - Belum kongkritnya data warga terdampak Covid-19 membuat Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota. Upaya ini agar dana bantuan untuk warga terdampak Covid-19 tidak dobel anggaran. Ketua Fraksi PKB Jawa Timur, Fuazan Fuadi menegaskan, pemprov bisa mempertajam kebutuhan anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih. Ia menyebutkan potensi tumpang tindih kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kota, maupun kabupaten akan merugikan kepentingan masyarakat yang lain. "Karena itu, kami (Fraksi PKB) mengawal ketat agar kebutuhan tersebut tidak tumpang tindih," jelas mantan Ketua Komisariat PMII Malang ini serius. Untuk itu, perbaikan data perlu dilakukan, jangan sampai ada tumpang tindih kebutuhan anggaran untuk terdampak Corona. Seperti program pemerintah pusat mulai dari PKH, Pra-kerja, dana desa, bantuan dana tunai (BDT). Sementara dari Provinsi Jawa Timur dialokasi Rp 2,3 triliun, dan kabupaten/kota. "Ini belum dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Timur. Jika tidak dilakukan pendataan secara maksimal akan berpotensi bantuan tersebut ganda," tutur dia. Ia mencontohkan, bantuan bantuan prakerja yang didapat melalui pendaftraan online. Sehingga pemerintahan desa dan kelurahan tidak mengetahui warganya mendapat bantuan itu. Sementara itu, Masduki, anggota Fraksi PKB Jawa Timur menyayangkan program prakerja yang berbasis IT. Ia menyebutkan, tidak semua masyarakat penerima bantuan memiliki email. Apalagi mereka berusia di atas 40-an. "Kasihan sistem yang dilakukan, masyarakat akan kesulitan mengakses program prakerja," tandas Masduki. (day)