TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.CO.ID - Pemkab Tulungagung menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Senin 30 September 2024.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno dan Sekda Tri Hariadi itu menghadirkan perwakilan Bank Indonesia (BI) Cabang Kediri, serta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Tulungagung.
Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk mempercepat dan memperluas capaian digitalisasi daerah. Salah satunya adalah digitalisasi dalam hal pembayaran pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung.
BACA JUGA:Laga Persahabatan Sepak Bola, Polres Ungguli Pemkab Tulungagung 4-0
"Yang diundang adalah kepala OPD yang berkenaan dengan pembayaran pajak dan retribusi. Karena yang diundang kepala OPD, makanya ini disebut High Level Meeting," ujarnya.
Pj Bupati Heru menyebut, Bank Indonesia hadir dalam kegiatan ini karena merupakan lembaga yang intens dalam memantau capaian index elektronifikasi pemerintah daerah. Heru menyebut, untuk semester pertama tahun ini Pemkab Tulungagung mencapai 98,8 persen penggunaan digitalisasi dalam hal pembayaran pajak.
Selanjutnya pada semester kedua, Heru menargetkan akan mencapai 100 persen.
BACA JUGA:120 ASN Pemkab Tulungagung Ikuti Sosialisasi dan Penerapan ASB pada Penyusunan APBD 2025
Capaian ini menurut Heru patut dibanggakan. Mengingat karenanya, Pemkab Tulungagung ada di urutan lima besar kabupaten se Provinsi Jawa Timur dengan capaian tertinggi.
"Yang masih kurang itu dari pembayaran pajak PBB yang belum nontunai, pajak penerangan jalan, pajak restoran dan BPHTB yang belum non tunai. Artinya angka nol koma sekian itu dari wajib pajak yang belum membayar secara tunai," jelasnya.
Pj Bupati Heru meminta para peserta kegiatan bisa mengambil ilmu yang disampaikan oleh BI cabang Kediri. Sehingga, target di semester berikutnya bisa tercapai 100 persen.
BACA JUGA:Banner Paslon Sehati Berlogo Pemkab Tulungagung, Begini Penjelasan Tim Kampanye
"Untuk itu apa yang dilakukan dari BI akan membantu melakukan bimtek dan peningkatan kapasitas di OPD, sampai saat ini sudah cukup bagus capaiannya," terangnya.
Sementara Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Lilik Ismiati mengatakan, salah satu upaya untuk memaksimalkan digitalisasi adalah dengan meniadakan pembayaran secara tunai di wilayah kerjanya.
Kalaupun ada wajib pajak yang mendatangi kantornya untuk pembayaran secara tunai, maka akan diarahkan melakukan pembayaran melalui digital seperti layanan Qris dan lainnya.