BACA JUGA:Koordinasi Sambut Hantaru 2003, Pengwil IPPAT Disambut Positif Kakanwil BPN Jatim
Untuk itu, kita berharap, agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup pensertipikatan aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset negara yang baik dan efektif dapat mengurangi potensi konflik terkait kepemilikan dan penggunaan tanah, sehingga menciptakan stabilitas sosial di masyarakat. Hal ini tentunya menjadi penunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance.
Outcome-nya, kepastian hukum melalui Sertipikat Tanah, turut meningkatkan geliat perekonomian masyarakat. Tercatat bahwa Economic Value Added/Nilai Tambah Ekonomi yang dihasilkan, sejak dimulai Program PTSL pada tahun 2017 hingga saat ini, sebesar Rp 6.721 Triliun; terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan. Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia.
Sebagai bukti adaptasi kita terhadap perkembangan zaman, Kementerian ATR/BPN terus membangun infrastruktur teknologi untuk memberikan layanan digital yang efisien bagi masyarakat, termasuk implementasi sertipikat elektronik. Hingga September 2024, telah terbit 1.112.879 sertipikat elektronik, yang diterbitkan oleh 465 Kantor Pertanahan dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia. Artinya, 95,6% Kantor Pertanahan telah mengimplementasikan layanan Sertipikat Elektronik.
BACA JUGA:Hantaru, Bupati Hendy Lepas Len Jelenan Pestepes dan Buka Pameran UMKM
Program sertipikat elektronik ini sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong kemudahan layanan publik di Indonesia yang cepat, aman, transparan dan berkualitas. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang baik, akan mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia.
Selain fokus kita pada bidang agraria, tata ruang yang efektif menjadi kunci untuk menciptakan kemudahan investasi di suatu daerah. Tentunya, melalui perencanaan yang terintegrasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan, tata ruang memegang peranan penting sebagai Pintu Masuk Terbaik bagi Investasi.
Bupati Hendy menyampaikan, bahwa UUPA merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat atas tanah. "UUPA telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional, namun demikian, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama untuk mewujudkan keadilan agraria yang sejati," ujar Bupati Hendy.
BACA JUGA:Hantaru 2022, Wujudkan Pelayanan Terbaik bagi Masyarakat
Tentunya selama ini ATR/BPN Jember yang didukung oleh Kakanwil Jawa timur telah memberikan, sudah dirasakan oleh pemerintah kabupaten Jember dalam bentuk telah ditandatangani RT/RW dan Capaian ribuan budang PTSL dan pensertifikatan lahan pemkab Jember terselesaikan.
"Seperti penyelesaian tanah LC Puger selama 18 tahun tak kunjung selesai namun di tahun ini sudah menyelesaikan sebagian yang tidak ada masalah, sementara sebagian lain nya butuh kerjasama dan Kajian semua pihak untuk menyelesaikan/menuntaskan, " pungkas nya.
Selain upacara, peringatan UUPA tahun ini juga diisi dengan berbagai kegiatan, dengan pemberian penghargaan pada Pegawai masa jabatan 10, 20, hingga 30 tahun oleh Bupati Hendy sekaligus meresmikan Masjid Al-Amanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.