Jatim Park Grup Bagikan 30 Ribu Paket Sembako

Batu, Memorandum.co.id - Jawa Timur Park (JTP) Grup membagikan 30 ribu paket sembako untuk 24 desa dan kelurahan di Kota Batu. Bantuan ini memiliki total nilai sekitar Rp 5,2 miliar ini mulai dibagikan sejak Jumat (10/4/2020). Pimpinan Produksi (Pimpro) Jatim Park 3 Kota Batu Suryo Widodo menerangkan tindakan solidaritas ini merupakan gerakan murni dari Jatim Park Group tanpa adanya campur tangan sponsor maupun pemerintah. Paket sembako ini berisi 5 kg beras, 1 kg gula, 1 liter minyak goreng, mie, kecap, sarden dan lainnya. Sebagai bentuk kepedulain sesama di masa pandemi Covid-19. “Ini murni dari Jatim Park Group. Ini juga murni merupakan ucapan terima kasih kami untuk masyarakat Kota Batu yang selama ini mendukung destinasi wisata kami yang bisa eksis hingga saat ini,” ujarnya. Wakil Ketua DPRD Kota Batu Heli Suyanto mengapresiasi gerakan pihak swasta yang melakukan aksi solidaritas pada masyarakat. “Ini seharusnya bisa menjadi salah satu contoh untuk Pemkot Batu agar bisa bertindak secara taktis seperti pihak swasta,” katanya. Diharapkan, pihak swasta lain, utamanya yang selama ini bergerak di bidang pariwisata, dapat melakukan hal sama sehingga dapat mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan. Lebih lanjut, pihaknya juga akan memanggil satuan gugus tugas pencegahan Covid-19 Kota Batu untuk mengetahui kendala terkait pengalihan anggaran penanganan Covid-19. karena terkesan lambat dalam mendistribusikan bantuan pada masyarakat. Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu Didik Machmud menyampaikan sejauh yang diketahui saat ini Pemkot Batu belum memiliki validitas data yang dibutuhkan terkait warga pra sejahtera di Kota Batu. “Jadi tiap OPD ini ditugaskan untuk mendata satu persatu. Seperti Dishub yang harus mendata jukir dan supir angkot, lalu Dinas Pertanian yang mendata petani lalu data tersebut diberikan pada Dinsos selaku leading sector,” ujarnya. Dikhawartirkan, Dinas Sosial yang menerima data tersebut tidak bisa memverifikasi data masyarakat Kota Batu yang terdampak Covid-19. Politisi yang juga Wakil Ketua Komisi C ini mengatakan upaya pengumpulan data cenderung kurang efektif karena membutuhkan proses yang lama. Seharusnya data tersebut bisa diambil dari Dispendukcapil serta mengetahui profesi setiap KK karena juga bisa sebagai langkah antisipasi pemberian bantuan ganda apabila ada pekerjaan yang berdampak dengan kebijakan Covid-19. “Dan lagi, kenapa tidak menggunakan SILPA (Sisa Lebih Pembelanjaan Anggaran, red) di tahun 2019 yang notabene masih lebih besar dengan nominal Rp 271 M jika dibandingkan dengan realokasi dana APBD yang hanya mencapai Rp 102 M,” imbuhnya seraya berharap kedepannya Pemkot Batu bisa bertindak progresif menangani bencana nasional non alam. (arl/ari/day)