Data Jumlah PDP dan Positif Corona Tak Akurat

Sidoarjo, Memorandum.co.id – Terdapat perbedaan data cukup mencolok terkait jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif Corona di Kabupaten Sidoarjo dengan data Pemprov Jawa Timur. Tidak akuratnya data antara Pemkab Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur ini, menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga. Data Posko Covid-19 di Pendopo Kabupaten Sidoarjo per Selasa (07/04/2020), disebutkan jumlah PDP sebanyak 77 orang. Sedangkan yang sudah divonis positif sebanyak 18 orang. Dalam data digital yang dimunculkan di TV monitor, ada keterangan yang menunjukkan jumlah penderita tidak ada yang telah lepas dari pemantauan. Namun informasi tersebut berbeda dengan data yang ada di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sidoarjo. Plt Kepala Dinsos, Misbahul Munir ditemui di ruang kerjanya, Selasa (07/04/2020) mengatakan jumlah PDP dan positif Corona di kota delta jauh dibawah angka Data Posko Covid-19 di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Ia menyebutkan, data yang dimilikinya berdasarkan paket nasi kotak yang dikirimkan Pemkab Sidoarjo melalui instansinya pada keluarga PDP, positif dan korban meninggal dunia akibat paparan Covid-19. “Hari ini, kami mengirimkan sekitar 90 paket nasi kotak untuk 19 keluarga PDP, positif dan 2 keluarga korban meninggal dunia. Dan jumlah itu terus berubah sesuai dengan updating data yang dikirimkan Dinkes (Dinas Kesehatan-red) pada kami setiap harinya,” katanya. Paket makanan siap santap itu, dikirim tiga kali sehari selama keluarga-keluarga tersebut menjalani masa isolasi mandiri dalam kurun waktu 14 hari. Setelah dinyatakan negatif di akhir masa isolasi maka pasokan bantuan tersebut langsung dihentikan. Ia mengakui memang ada ketidaksesuaian data dengan informasi yang dirilis di Posko Pendopo karena jumlah orang-orang yang ditemukan berstatus ODP, PDP dan positif tersebut terus diakumulasikan dengan data baru tanpa ada pengurangan. “Ya memang begitu sistemnya karena informasi itu berasal dari provinsi. Saya juga tidak mengerti maksudnya apa sehingga kesannya jumlah orang dan pasien dalam pengawasan terus bertambah setiap harinya, padahal faktanya justru sudah berkurang,” imbuh Misbah. Misbah mencontohkan, pimpinan RSUD Sidoarjo punya kebijakan mengisolasi tim medis yang bertugas menangani langsung pasien positif di fasilitas kesehatan milik pemerintah itu. Mereka diopname di RS selama 14 hari dan ditetapkan sebagai PDP corona. Namun setelah lewat masa itu dan dinyatakan negatif, maka mereka kembali bertugas untuk menggantikan kelompok tim medis sebelumnya yang harus menjalani rawat inap. “Akibatnya data PDP di Sidoarjo itu bertambah terus karena kebijakan RSUD tersebut. Dan selama anggota tim medis itu diopname kami mengirim makanan untuk keluarganya di rumah mereka masing-masing,” jelasnya. Untuk memenuhi kebutuhan makanan siap santap itu, Pemkab Sidoarjo mengguyur Dinsos dengan dana sebesar Rp 4 Miliar dengan asumsi kegiatan itu berlangsung di rentang waktu 1 April hingga 30 Mei mendatang.(lud/jok/day)