Tangani Covid-19, PKS Jatim Dorong Lakukan Realokasi APBD

Surabaya, Memorandum.co.id- Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Timur melaksanakan Rapat Pimpinan via daring (online). Rapat tersebut dipimpin Ketua Umum DPW Irwan Setiawan dan diikuti oleh seluruh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari 38 Kabupaten/Kota se-Jatim. Irwan Setiawan dalam sambutannya menanyakan kabar para pengurus dan kader se Jawa Timur. "Alhamdulillah laporan dari seluruh Ketua DPD, pengurus dan kader dalam kondisi sehat dan mematuhi protokol covid-19 sebagaimana arahan partai," ujar Irwan. Rapim dengan agenda tunggal berupa penanganan dampak Covid-19 itu diawali dengan paparan aksi Genta (Gerakan Tanggap Bencana) Covid-19 di masing-masing DPD. "Semuanya melaporkan sudah melaksanakan aksi berupa mitigasi pengurus dan kader, pemberian bantuan APD kepada tenaga medis, dan penyemprotan desinfektan terutama untuk tempat ibadah, pesantren, dan sekolah. Kami ingatkan bahwa untuk setiap aksi agar melaksakan protokol pencegahan dengan ketat," terang Irwan. Selain aksi mandiri, Rapim juga menyepakati untuk mengawal kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan wabah ini. "Kita sepakat perlu komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, terutama melalui anggota DPRD," jelas Kang Irwan, panggilan akrabnya. Hal ini agar pemda memberi perhatian kepada keamanan dan keselamatan tenaga medis dengan mencukupi kebutuhan APD dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, mengkaji opsi karantina wilayah bagi 21 daerah yang menjadi zona merah. Kemudian, melaksanakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan warga yang terdampak langsung secara ekonomi seperti para pekerja di sektor informal dan UMKM. JPS Daerah berupa bahan pokok atau BPNT atau skema lainnya, harus segera dilaksanakan. Untuk melaksanakan hal tersebut, lanjutnya, perlu ada realokasi APBD. "Karena itu kami sepakat mendorong seluruh pemda di Jatim melakukan realokasi APBD bukan hanya dari pos belanja pegawai seperti kunker dan lain-lain, tapi bisa lebih fundamental. Jika perlu anggaran pembangunan fisik dialokasikan untuk upaya penanganan wabah ini. Pemprov misalnya, sudah alokasikan 2, 384 triliun rupiah. Ini perkembangan yang bagus dari sebelumnya hanya 260 miliar rupiah. Kami tugaskan kepada anggota dewan PKS untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemprov agar dana ini dapat tepat sasaran," paparnya. Dalam Rapim tersebut juga dilaporkan oleh para Ketua DPD perihal para anggota dewan PKS di masing-masing daerah yang sudah melakukan potong gaji untuk dialokasikan bagi aksi Covid-19. Di sesi akhir, Rapim menyepakati untuk terus mengintensifkan edukasi "stay at home" guna mencegah semakin meluasnya wabah. Selain kepada kader dan pengurus partai hingga tingkat DPC (kecamatan) dan DPRa (desa/kelurahan), juga kepada masyarakat luas terutama yang berada di zona merah. Di samping karantina mandiri dengan "stay at home", menjaga kesehatan dan kebugaran, pula membangun semangat saling membantu untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat wabah corona ini. "Semangat kebersamaan, ukhuwah islamiyah, kegotongroyongan, yang menjadi ciri masyarakat kita, menjadi modal sosial bagi kita untuk keluar dari situasi ini," pungkasnya.(gus/ziz)