"Pemkot tidak akan membeli tanahnya, konservasi. Padahal warga inginnya segera dibeli, kalau tidak mau membeli cabut perda tersebut, " Kata Anam.
Ketidakjelasan kebijakan pemerintah ini semakin diperparah dengan masih diizinkannya kegiatan reklamasi di kawasan tersebut. Anam menegaskan bahwa ini jelas tidak adil. Warga harus menanggung dampak lingkungan buruk, sementara pihak lain justru meraup keuntungan.
"Di satu sisi, pemerintah ingin melakukan konservasi, namun di sisi lain, reklamasi masih diizinkan. Ini jelas tak dak adil dan bertentangan, " pungkasnya. (alf)