MALANG, MEMORANDUM - Seluruh Fraksi di DPRD Kota Malang mempertanyakan dan meminta penjelasan atas Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024. Ini disampaikan saat rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Umum Fraksi, di gedung DPRD Kota Malang, Selasa 06 Agustus 2024.
Sejumlah pertanyaan dan permohonan penjelasan ini lebih didominasi terkait langkah strategis yang dilakukan Pemkot Malang dalam upaya menaikkan dan merealisasikan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD, Pj Wali Kota Malang Targetkan PAD 2025 Rp 1 Triliun
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Iwan Mahendra menanyakan tentang target pertumbuhan ekonomi, target inflasi, target penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pada perubahan APBD tahun 2024 di tengah pelaksanaan Pilkada serentak.
Pertanyaan lain dari FPDI Perjuangan adalah tentang iklan investasi pada masa tahun politik di Kota Malang untuk meyakinkan para investor.
“Mohon penjelasan tentang bagaimana desain dan kebijakan berkaitan dengan menjaga iklim investasi di tengah memasuki tahun politik sehingga investor bisa yakin,” kata Mahendra saat penyampaian pemandangan umum fraksi di rapat paripurna ini.
Terkait PAD yang mengalami peningkatan secara progresif, Fraksi PDI Perjuangan berharap target pendapatan daerah dapat terealisasi.
“Mengingat perubahan anggaran tahun ini, bisa untuk meningkatkan kinerja anggaran tahun 2025. Terutama dalam membangun kemandirian anggaran kota Malang,” lanjutnya.
BACA JUGA:100 Direktur Perusahaan Hadiri Sosialisasi Pasar Modal Terpadu
BACA JUGA:Gandeng PLN, Pj Wali Kota Wahyu Hidayat Optimalkan PAD Kota Malang
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti PAD yang diproyeksikan naik. “Dengan sisa waktu yang tersedia sekitar 3 bulan lebih ini, mohon dijelaskan strategi dan langkah-langkah pemerintah Kota Malang untuk dapat mencapai target PAD,” terang juru bicara Fraksi Partai Golkar.
Fraksi Partai Golkar memandang meskipun ada kenaikan PAD namun masih perlu upaya-upaya yang lebih nyata dalam mendongkrak PAD. Khususnya, dalam upaya membangun kemandirian anggaran daerah.
BACA JUGA:Rapat Paripurna Perubahan APBD, Ketua DPRD Kota Malang Minta Anggaran untuk Kepentingan Rakyat
BACA JUGA:Rancangan KUPA-PPAS APBD 2024, DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang Teken Keputusan
Tidak jauh berbeda, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, selain menanyakan realisasi pendapatan pajak untuk APBD, juga menanyakan langkah untuk pengawasan kanaikan anggaran di OPD.