F PKB Pantau Pencegahan Covid-19 di Wonokusumo

Surabaya, Memorandum.co.id - Pemerintah Kota Surabaya terus menerus mencegah penyebaran virus corana (Covid-19). Berbagai cara dilakukan antara lain penyemprotan dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim medis ataupun petugas bahkan membagikan minuman herbal. Tindakan ini mendapat apresiasi, namun ada beberapa kendala dilapangan ditemukan Komisi A DPRD Kota Surabaya. “Selama ini perangkat lurah dan camat memberikan laporan baik-baik saja, asal ibu seneng,” ujar Camelia Habiba Bendara Fraksi PKB, Kamis (26/3). Menurut Wakil Ketua Komisi A ini, fakta yang ditemukan dilapangan ada penyemprotan di wilayah RW 8 Wonokusumo Surabaya. “Ketika saya temui pak RW tenyata memang harus ada permintaan dahulu ke kelurahan untuk penjadwalan penyemprotan,” kata Habiba. Tapi jadwal itu, tidak teragendakan dengan tepat kapan ada penyemprotan misalkan di RW A atau B, tapi (penyemprotan) itu tergantung dari permintaan RT ataupun RW. “Setelah saya kroscek ke petugas yang diturunkan ke lapangan katanya ada kendala dengan alatnya,” ungkap dia. Jumlah RT dan RW di Kelurahan Wonokusomo paling terbanyak se-Kelurahan Surabaya, namun hanya diberikan 3 alat pemyemprotan di satu kelurahan dengan jumlah 16 RW. “Tentunya ini tidak cukup memadai untuk pelayanan penyemprotan disinfektan terkait pencegahan covid-19 ini,” jelas dia. Untuk itu, pihaknya menegaskan, ini menjadi perhatian khusus kepada Dinas Kesehatan termasuk bagian pemerintah kota untuk benar-benar memantau pencegahan Covid-19. “Jangan sampai ibu Risma yang sudah melakukan upaya dalam pencegahan ini tidak diteruskan oleh perangkat lurah maupun camat alias tidak dilaksanakan,” tegas Habiba. Pihaknya juga menyayangkan, ada petugas penyemprotan yang diturunkan hanya outsourcing (OS) tanpa pendampingan dari pegawai ASN. “Sedangkan mereka (ASN) hanya meminta laporan dan foto kegiatan dilapangan sambil menunggu dirumah,” kata Habiba. Penyayangan bukan hanya itu saja pihaknya juga mengaku jengkel soal Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak lengkap dipakai oleh petugas penyemprotan. “Ini sangat mengkuatirkan bagi petugas penyemprotan bisa rawan terkena infeksi,” kata Habiba. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada seluruh lurah dan camat bisa mematuhi petunjuk ibu Risma Walikota Surabaya dalam upaya penanganan dan pencegahan wabah virus corona (Covid-19). “Lurah dan camat harus melaksanakan petunjuk dari ibu Risma Walikota Surabaya,” tutur Habiba. Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Badru Tamam menambahkan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum pernah diajak koordinasi atau informasi resmi dari Pemerintah Kota Surabaya terkait penanganan virus Covid-19 ini. "Untuk itu kami meminta pimpinan DPRD Kota Surabaya segera membentuk tim pemantau penanggulangan Covid-19 yang selama pandemi ini telah disosialisasikan di tengah masyarakat," kata Badru Tamam. Lanjutnya, bahwa sebagai legislator pihaknya sangat berharap ada sinergi dari Pemkot Surabaya kedepannya. "Kami meminta pimpinan DPRD kota Surabaya untuk melakukan pengawasan tergadap penggunaan APBD terkait Covid -19," pungkas dia.(why/rif/day)