Rp 33 Miliar APBD Jatim untuk Pendidikan Gratis SMA/SMK

SURABAYA - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur mengawal kebijakan Pemprov Jatim terkait pendidikan SMA/SMK gratis. Upaya ini dilakukan agar pengambilalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK di Jatim berjalan sesuai harapan. Pemprov Jatim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim Tahun 2019 menyiapkan Rp 33 Miliar untuk mendanai SPP sekitar 1,2 juta siswa SMA/SMK se-Jatim. APBD Jatim Tahun 2019 disahkan 28 November 2018 lalu. Ketua Umum DPW PKS Jatim, Arif Hari Setiawan didampingi Sekretaris DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menyampaikan pelaksanaan 20 persen kebutuhan pendidikan dari APBD Jawa Timur harus dilakukan dengan prioritas dan kategorisasi. “Menurut saya SMA/SMK yang diprioritaskan harus yang memang memerlukan sentuhan. Upaya ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah,” ujar Irwan Setiawan. Karena itu, peran stimulus Pemprov Jatim di luar pendidikan menegah atas juga dibutuhkan. “Oleh karena itu ke depan dikawal betul antara legislatif dan eksekutif bisa berjalan bersama memberikan kualitas pendidikan menengah atas,” tandas dia. Senada Arif Hari Setiawan menyampaikan langkah Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim yang menganggarkan dana SPP untuk SMA/SMK mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 menjadi sangat penting. “Kami juga akan memperjuangkan lahirnya seperangkat aturan berupa peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dapat memastikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Kami sebut Raperda pendidikan untuk kemakmuran,” kata Arif Hari Setiawan. Dia menjelaskan, raperda ini memastikan semua anak usia SMA/SMK di Jatim dapat bersekolah gratis. Kedua, semua lulusan SMA/SMK dapat bekerja atau berwirausaha. Hal itu dapat dicapai dengan pemberian dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA/SMK, sehingga wajib belajar 12 tahun dapat dituntaskan. Kedua, pendirian SMK Pertanian di seluruh kabupaten di Jatim. Dengan demikian, sektor agrobisnis dan agroteknologi dapat berkembang pesat di seluruh kabupaten. “Selain itu, membuka industri-industri pertanian di seluruh kabupaten sebagai laboratorium pendidikan, sekaligus sentra produksi pangan,” tutur caleg DPRD Jatim ini. (day/yok)