MALANG, MEMORANDUM - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Suwarjana menjelaskan, pihaknya tidak menyuruh dan tidak melarang wisuda dan city tour yang dilaksanakan pihak sekolah.
Namun diharapkan agar kegiatan tersebut dimusyawarahkan yang baik dengan melibatkan komite sekolah, wali murid dan pihak terkait lain. Sehingga tidak sampai memberatkan salah satu pihak karena kemampuan orang tua siswa tidak sama.
“Prinsipnya, kalau wisuda satu wisuda semua. Kalau enggak satu, enggak semua. Dan kalau ada wali murid yang tidak mampu, terus terang saja, konfirmasi ke panitia atau ke kepala sekolah. Sehingga, mungkin bisa dilakukan subsidi silang,” terangnya saat ditemui usai upacara peringatan Harkitnas di Balai Kota Malang, Senin 20 Mei 2024.
Menurutnya, jangan ada yang memberatkan siswa lain. Kalau itu terjadi maka pihaknya tidak akan segan menunda bahkan membatalkan kegiatan. Karena itu, sebisa mungkin bisa diterima semua pihak dan tidak merasa terbebani atau terpaksa.
BACA JUGA:LKPJ 2023, Pemkot Malang Respon 78 Catatan DPRD
Terkait city tour, Suwarjana menegaskan agar sekolah atau masyarakat berani menolak armada apabila tidak sesuai dengan spesifikasi. Harus dipastikan kelayakan dan semuanya sudah aman. Mengingat, di pembelajaran Kurikulum Merdeka P5 ada pembelajaran di luar kelas.
“Kalau armada ataupun PO, tidak sesuai, jangan mau. Harus berani menolak, demi keselamatan semuanya. Pastikan kelayakan, SIM-nya, uji kir dan lainnya. Kondisi harus layak,” jelasnya.
Ia mencontohkan, terkadang ada dari pihak armada beberapa waktu sebelum acara, disajikan armada yang bagus. Namun di hari H, ada alasan lain sehingga armada beda dengan saat informasi di tahap awal.
“Kami bekerjasama dengan Dishub melakukan mitigasi lebih awal sebagai salah satu langkah pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya. (edr)