Surabaya, Memorandum.co.id - Panitia khusus (pansus) perubahan nama jalan seharusnya selesai akhir bulan Februari kemarin. Namun hingga kini nasib pansus ini belum juga jelas.
Sekretaris Pansus Tjujuk Supariono mengatakan, ada beberapa kendala di lapangan yang dihadapi oleh Pansus. Sehingga pembahasan pansus menjadi molor.
Tjujuk Supariono menyebutkan data keseluruhan warga Surabaya yang terdampak perubahan nama jalan belum diserahkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).
"Kita menunggu data dari Dispendukcapil dari dulu belum dikasih-kasih. Salah satunya itu," kata Tjujuk Supariono, Kamis (12/3).
Politisi PSI itu menegaskan pentingnya pendataan agar tidak ada lagi warga yang memakai surat keterangan (Suket) atau bahkan memiliki KTP lama ketika nama jalan sudah berubah.
Ia mencontohkan seperti di jalan Patimura yang awalnya bernama jalan Darmo Harapan. Menurut Tjujuk masih banyak warga yang masih memiliki KTP beralamtkan jalan Darmo Harapan.
"Waktu saya reses, masih banyak warga yang tidak memiliki KTP beralamat Patimura. Kata RT nya seperti itu. Kita tidak ingin kejadian itu ada lagi," tegasnya.
Selain itu, Tjujuk mengatakan Dispendukcapil sudah berjanji akan menyiapkan blanko KTP selama 7 hari dari pengesahan Perda Perubahan Nama Jalan.
"7 hari setelah digedok, pihak Dispendukcapil berjanji memenuhi blanko KTP," katanya.
Sementara itu Agus Imam Sonhaji mengatakan terkait blanko KTP akan dikomunikasikan dengan pihak Jakarta. Ia melanjutkan bahwa setelah pengesahan Perda Perubahan Nama Jalan, tidak ada lagi penggunaan surat keterangan.
"Tidak ada Suket. Berarti kan ada jaminan dari pihak Jakarta. Apa yang dibutuhkan akan diberikan," ungkapnya.
Terkait pendataan warga yang terdampak perubahan nama jalan, laki-laki yang akrab disapa Agus ini mengatakan akan menunggu data dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Sebab yang mengetahui data panjang jalan adalah Dinas tersebut.
"Kita tunggu datanya dari Cipta Karya (DCKTR). Soalnya yang tau panjang jalannya dari mereka," pungkas dia.(why/day)