Satpol PP Lamongan Gembleng Trantibumlinmas, Kawal Ketat Pilkades 2026
Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Trantibumlinmas bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.--
LAMONGAN, MEMORANDUM.CO.ID - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten LAMONGAN tancap gas memperkuat barisan pengamanan desa menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Trantibumlinmas se-Kabupaten Lamongan, jajaran ketertiban umum digembleng agar tidak lengah mengawal jalannya demokrasi di tingkat desa.
Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Kerja Satpol PP Tahun 2026 ini digelar secara tatap muka pada Rabu 18 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
BACA JUGA:Dugaan Penipuan Proyek Ruko di Lamongan, Seret Nama Eks Wabup dan Oknum Satpol PP Gresik
Kepala Satpol PP Kabupaten Lamongan, Dr. Achmad Edwyn Anedi, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa aparat Trantibumlinmas tidak boleh sekadar menjadi penonton saat tahapan Pilkades bergulir. Kehadiran mereka harus menjadi garda terdepan dalam memastikan situasi tetap kondusif.

Mini kidi--
Bimtek ini diikuti secara langsung oleh para Kepala Seksi (Kasi) serta anggota Trantibumlinmas dari berbagai kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Lamongan. Melalui pembekalan ini, para personel dituntut memahami secara utuh peran dan tanggung jawab mereka di lapangan guna menjamin proses Pilkades berlangsung tertib, aman, dan demokratis sesuai regulasi.
BACA JUGA:Gerebek 4 Kecamatan, 6.776 Batang Rokok Ilegal Disita Satpol PP Lamongan
Untuk membedah regulasi terkini, Kepala Satpol PP Kabupaten Lamongan secara resmi menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan Joko Raharto, S.STP., M.AP., menekankan bahwa penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Lamongan kini mengacu pada regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Pemahaman terhadap aturan baru ini menjadi harga mati bagi aparatur Trantibumlinmas. Apabila ditemukan potensi pelanggaran atau tahapan yang melenceng dari koridor UU dan PP tersebut, petugas di lapangan harus sigap bertindak sesuai kewenangannya.
BACA JUGA:Satpol PP Buru Penjual Es Moni di Pasar Burung Lamongan, Diduga Kabur Usai Viral
Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur ini menjadi sorotan warga dan pengamat jalannya pemerintahan desa. Publik menanti bukti nyata bahwa pelatihan di ruang kelas BLK tidak berhenti sebatas seremonial penyerapan anggaran Program Kerja 2026 semata.
Keberhasilan Bimtek ini akan diuji langsung saat tahapan Pilkades dimulai melalui tiga tolok ukur utama di lapangan, yakni aman, tertib, dan demokratis.
Sumber:









