Bansos Jombang Beralih ke Sistem Digital 2027, Dinsos Ajak Warga Jadi Agen Perlinsos

 

JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang mengajak masyarakat terlibat sebagai agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk mempercepat pendataan warga miskin dan kelompok rentan menjelang penerapan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital pada 2027.

Kepala Dinsos Jombang Agung Hariadi mengatakan, partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu proses pendaftaran dan pemutakhiran data sosial. Pendataan tersebut mencakup masyarakat miskin, kelompok rentan, hingga penyandang kebutuhan khusus.

BACA JUGA:DPRD Jombang Tekankan Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial Dinsos 2026

Agen Perlinsos dapat berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, kepala desa, hingga pengurus RT dan RW.

"Jadi, agen Perlinsos nantinya bertugas membantu pendaftaran dan pemutakhiran data warga, terutama masyarakat miskin, kelompok rentan, dan penyandang kebutuhan khusus," kata Agung, Selasa 10 November 2026.

Mini kidi--

Meski jumlah agen yang terdaftar cukup banyak, Dinsos Jombang masih mendorong peningkatan partisipasi aktif. Berdasarkan dashboard Perlinsos Jombang per 9 November 2026, tercatat 4.445 agen telah terdaftar. Namun, baru 2.368 agen atau 53,27 persen yang aktif membantu proses pendaftaran.

Sementara itu, jumlah keluarga yang sudah masuk pendataan mencapai 87.439 kepala keluarga (KK), atau sekitar 17,59 persen dari total 497.224 KK di Kabupaten Jombang.

Agung menegaskan, agen Perlinsos merupakan relawan yang menjalankan tugas secara sukarela. Mereka tidak menerima imbalan dan dilarang memungut biaya maupun memanipulasi data warga.

"Mereka tidak diperbolehkan memungut upah maupun memanipulasi data," ujarnya.

BACA JUGA:6.937 KPM Bansos Jombang Terindikasi Judol, Baru 1.448 Ajukan Sanggahan

Percepatan pendataan tersebut menjadi bagian dari persiapan perubahan mekanisme penyaluran bansos yang direncanakan mulai 2027. Dalam sistem Perlinsos Digital, masyarakat yang ingin memperoleh bantuan diwajibkan melakukan registrasi ulang.

Penentuan kelayakan penerima bantuan nantinya menggunakan sistem berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian dikonfirmasi melalui data administratif.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinsos Jombang juga mendorong pendataan ulang keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang selama ini telah menerima bantuan.

Sumber: