Kementerian Kelautan dan Perikanan Libatkan 3.500 Petugas Survei Target 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) siap dibangun pada 2027. Untuk memastikan program tepat sasaran, pemerintah melibatkan 3.500 peserta dari 37 provinsi guna melakukan survei dan penilaian calon lokasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan agar survei tidak sekadar memenuhi persyaratan administrasi atau mendata kondisi fisik wilayah. Tim harus menggali persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat pesisir, mulai dari biaya operasional melaut, pemasaran hasil tangkapan, hingga ketergantungan nelayan terhadap tengkulak.

Penegasan itu disampaikan Trenggono saat memberikan pembekalan kepada Mitra Pembangunan dalam Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027 di Ballroom Novotel Samator, Kedung Baruk, Surabaya, Jumat (30/10/2026).

Menurut Trenggono, pembangunan kampung nelayan merupakan bagian dari upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini dinilai belum mendapatkan dukungan infrastruktur secara optimal.

Ia membandingkan dukungan pembangunan sektor pertanian yang telah dilengkapi berbagai fasilitas, seperti irigasi, sarana produksi, hingga pengolahan hasil panen. Sementara itu, nelayan masih menghadapi persoalan mendasar yang berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan.

Mini kidi--
"Kalau ditanya kenapa yang dibangun bukan rumahnya nelayan, karena yang mereka pikirkan ketika melaut adalah sarana dan prasarana yang bagus. Mereka membutuhkan dukungan agar aktivitas melaut bisa dilakukan dengan mudah dan biaya yang lebih murah," ujar Trenggono.

Karena itu, pemerintah memprioritaskan penguatan sarana produksi perikanan. Dengan fasilitas yang memadai, nelayan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional. Peningkatan pendapatan selanjutnya diharapkan berdampak terhadap kualitas hidup dan kondisi tempat tinggal mereka.

KKP sebelumnya telah menguji pendekatan tersebut melalui pembangunan model Kampung Nelayan Modern. Hasil evaluasi menunjukkan pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat lebih dari 50 persen. Pengalaman itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah memperluas program melalui KNMP.

Meski demikian, Trenggono meminta pembangunan tidak dilakukan dengan konsep seragam. Setiap wilayah memiliki karakteristik perikanan, kondisi geografis, dan persoalan sosial ekonomi yang berbeda. Karena itu, kebutuhan fasilitas harus ditentukan berdasarkan hasil identifikasi langsung di lapangan.

Tim survei diminta melibatkan berbagai kelompok masyarakat pesisir, tidak hanya nelayan kecil dan awak kapal perikanan. Perempuan yang bekerja di sektor perikanan, pengolah ikan, hingga pedagang juga harus dimintai keterangan agar gambaran kebutuhan ekonomi masyarakat lebih menyeluruh.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketergantungan nelayan terhadap tengkulak. Dalam praktiknya, nelayan kerap meminjam uang untuk membiayai kebutuhan melaut maupun rumah tangga. Sebagai konsekuensinya, mereka terikat untuk menjual hasil tangkapan kepada pemberi pinjaman, termasuk dengan harga yang ditentukan sepihak.

"Kadang-kadang mereka tidak punya pilihan. Karena sudah memiliki utang, seluruh hasil tangkapannya harus dijual kepada orang yang memberikan pinjaman, berapa pun harga yang ditawarkan," ungkapnya.

Menurut Trenggono, kondisi tersebut harus ditelusuri melalui survei, termasuk mekanisme pemasaran hasil tangkapan, pihak yang menguasai rantai penjualan, serta besaran biaya operasional nelayan setiap kali melaut.

Selain persoalan pemasaran, tim juga diminta memeriksa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), es, dan fasilitas penyimpanan ikan. Kebutuhan sarana tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik armada dan aktivitas penangkapan di masing-masing wilayah.

Ia mencontohkan penggunaan coolbox untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. Ukuran dan kapasitasnya harus disesuaikan dengan kemampuan kapal. Fasilitas yang terlalu besar justru berpotensi tidak efektif apabila tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan.

"Jangan datang ke lokasi hanya melihat-lihat. Saudara harus benar-benar bertanya kepada nelayan, apa yang mereka butuhkan, bagaimana kondisi mereka, dan apa yang harus dibangun," tegasnya.

Potensi ekonomi lokal juga harus menjadi pertimbangan. Kawasan pesisir yang memiliki daya tarik wisata, misalnya, dapat mengembangkan KNMP dengan mengintegrasikan kegiatan perikanan, pemasaran hasil tangkapan, dan usaha kuliner. Dengan begitu, program tersebut diharapkan turut membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

Trenggono bahkan meminta peserta tidak terburu-buru dalam melakukan penilaian. Tim diperbolehkan menginap di lokasi apabila diperlukan untuk memahami kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan secara langsung.

"Saya ingin menolong saudara-saudara kita yang ada di pesisir. Saya ingin mengangkat harkat dan martabat mereka. Jadi, ketika turun ke lapangan, jangan hanya berpikir sedang membangun bangunan, tetapi pahami persoalan masyarakat yang akan dibantu," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menjelaskan, pembekalan terhadap 3.500 peserta telah dilaksanakan secara daring pada 27–29 Oktober 2026. Peserta berasal dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan.

Materi pembekalan mencakup pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, penggunaan perangkat survei digital, hingga fasilitasi kesiapan calon lokasi.

"Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya," ujar Latif.

Setelah pembekalan, tim akan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan calon lokasi hingga pertengahan Desember 2026.

Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027 Mohamad Abdi menambahkan, penentuan calon lokasi mengacu pada hasil analisis nasional yang ditelaah dan dimutakhirkan bersama pemerintah daerah, termasuk berdasarkan usulan dari masing-masing daerah.

Penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lahan, akses pasar, serta ketersediaan infrastruktur pendukung.

Lokasi yang masuk prioritas selanjutnya akan mendapatkan fasilitasi untuk memenuhi persyaratan kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah.

Abdi menegaskan, target 1.000 lokasi merupakan calon lokasi yang dipersiapkan untuk direkomendasikan dalam pembangunan KNMP 2027. Pengajuan usulan maupun kedatangan tim survei ke suatu wilayah belum berarti lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai titik pembangunan.

Sumber: