10 nov
iklan ulta memorandum

Rumah Tak Layak Huni di Madiun Masuk Desil 9, Bagus Panuntun Minta Data Diperbaiki

Rumah Tak Layak Huni di Madiun Masuk Desil 9, Bagus Panuntun Minta Data Diperbaiki

Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengunjungi rumah warga yang tidak layak huni untuk melihat kondisi riil di lapangan.-Anggiyan B.P-

MADIUN, MEMORANDUM.CO.ID – Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun meminta penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Wali Kota Bersama Rakyat (WBR) mengacu pada kondisi riil warga, menyusul temuan rumah warga di Jati Kembar yang tercatat dalam desil 9 meski kondisinya tidak layak huni, Rabu 14 Oktober 2026.

BACA JUGA:Plt Wali Kota Madiun Ubah Pola Kerja Lurah, Wajib Turun Lapangan Petakan Masalah Warga

Bagus mengakui adanya ketidaksesuaian antara data kesejahteraan dan kondisi sebenarnya di lapangan. 


Mini kidi--

Menurut dia, warga yang membutuhkan bantuan tidak seharusnya terhambat oleh pengelompokan desil yang tidak sesuai.

BACA JUGA:Pemkot Madiun Krisis Kepala Dinas, Sembilan Jabatan OPD Diisi Plt

“Di program WBR (Wali Kota Bersama Rakyat) memang saya minta mengajukan nggak usah lihat desil. Karena tadi desil 9, tapi kenyataannya kondisinya memang tidak bisa dimasukkan desil 9. Harusnya di bawah desil 5,” ungkapnya.

BACA JUGA:Momen Istimewa Yudisium FH Unmer Madiun, Plt Wali Kota F Bagus Panuntun Resmi Raih Gelar SH

Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Kota Madiun berupaya menggandeng sejumlah mitra di luar pemerintah daerah. Salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang diharapkan membantu proses perbaikan rumah warga tersebut.

BACA JUGA:Banyak Siswa Kota Madiun Gagal Masuk SMA Negeri, Plt Wali Kota Turun Tangan

“Supaya cepat, kita menggandeng mitra-mitra kita. Tadi ada Baznas yang insya Allah nanti akan membantu proses RTLH,” jelasnya.

Bagus juga memastikan ketidaksesuaian data desil dapat diusulkan untuk diperbaiki sesuai kondisi warga. 


Gempur Rokok Illegal--

Proses pengajuan koreksi dimulai dari tingkat kelurahan dengan pendampingan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA).

Sumber:

Berita Terkait