Harlah Kejaksaan RI
iklan ulta memorandum

Pemerintah Kejar Target 2029: Tidak Ada Desa Tanpa Listrik

Pemerintah Kejar Target 2029: Tidak Ada Desa Tanpa Listrik

Pemerintah mempercepat pemerataan akses listrik melalui program Listrik Perdesaan.--

JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah mempercepat pemerataan akses listrik melalui program Listrik Perdesaan (Lisdes) untuk melayani 2.065 titik dengan 173.853 calon pelanggan pada 2026 dan mencapai rasio elektrifikasi 100 persen pada 2029.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan pemerintah terus memastikan listrik hadir bagi masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses listrik.

“Di saat yang bersamaan, ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah dan terus dilakukan, yaitu memastikan listrik hadir bagi masyarakat yang selama ini bahkan belum mendapatkan akses listrik,” ujar Dwi Anggia.

Menurutnya, pada 2025 masih terdapat 10.068 lokasi yang belum menikmati akses listrik. Sementara pada 2026, pemerintah mencatat terdapat 2.065 titik dengan 173.853 calon pelanggan yang perlu mendapatkan pelayanan kelistrikan.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Ajak Jerman Perluas Investasi di Energi Terbarukan hingga Kendaraan Listrik


Mini kidi--

“Karena itu, pemerintah memastikan lokasi-lokasi tersebut dapat teraliri listrik secara bertahap pada 2029,” kata Dwi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan pendekatan berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah. Untuk daerah yang berada dekat dengan jaringan PLN, pemenuhan kebutuhan listrik dilakukan melalui perluasan jaringan.

Sementara itu, bagi wilayah terpencil dan kepulauan, pemerintah dapat menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal yang terintegrasi dengan mini grid.

BACA JUGA:Menteri Rosan Tegaskan Hilirisasi Nikel Jadi Kunci Pengembangan Motor Listrik Nasional


Gempur Rokok Illegal--

Adapun bagi masyarakat yang tinggal secara tersebar dan sulit dijangkau jaringan listrik, layanan dapat diberikan melalui PLTS individual yang dilengkapi baterai.

Dwi menegaskan pendekatan tersebut dilakukan agar penyediaan listrik dapat menyesuaikan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

“Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi hingga 100 persen pada 2029,” kata Dwi. (iku)

Sumber: